INDRAMAYU, RADAR-X.net – Aktivis Penggiat Anti Korupsi LSM KPK Nusantara memonitoring Pembangunan Infrastruktur di beberapa titik Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang belum lama jadi sudah hancur, diduga kuat kontraktor dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Spesifikasi yang tertuang dalam Kontrak kerja.
Sejak tahun 2021 Program pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Ibu Nina Agustina SH.MH.Cra., selaku Bupati Indramayu tidak sedikit pengusaha/kontraktor dari luar daerah bisa masuk dalam pelaksanaan program pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Pasalnya, menurut Agus Seha selaku ketua LSM KPK Nusantara Indramayu pada Radar-X.net mengatakan, Bupati Nina Agustina SH.MH.Cra Sepertinya Kurang Pro terhadap pelaksanaan Kontraktor lokal/Pribumi.
“Bukan saja terdapat pada Proyek Infrastruktur yang belum lama jadi sudah hancur, namun terjadi juga proyek yang mangkrak. Hal tersebut lantaran minim mengakomodir pengusaha lokal. Tidak sedikit pembangunan yang gagal kontruksi, diantaranya beberapa Proyek yang gagal dikerjakan kontraktor luar daerah Kabupaten Indramayu diantaranya, Pekerjaan Jalan, Irigasi, Pembangunan Gedung, Bahkan Sampai Proyek tanah urug. Sedangkan yang dikerjakan melalui CV/Kontraktor Lokal hingga kini belum ditemukan kemangkraannya.” Jelas Agus, Minggu (29/01/21)
“Kemajuan pembangunan infrastruktur sejak dulu jarang terjadi mangkrak. Hanya saja disini perlu keberpihakan Bupati Indramayu Nina Agustina SH.MH.Cra, memang tidak dipungkiri kalau melihat dari sisi sistem lelang memang pada prinsipnya adalah lelang terbuka. Mengenai sistem e-lelang, ia sendiri memahami masalah lelang. Akan tetapi pihak Pokja dalam tahapan Evaluasinya tidak menimbang sisi dampak baik dan buruknya dalam menentukan pemenang tender dari peserta bendera /CV luar daerah.” Tandas Agus
Agus juga mengatakan, Pihaknya sudah berkirim surat pada Ketua Dewan DPRD H. Syaefudin, SH memohon disposisi untuk dilakukan hearing bertujuan untuk membangun program Infrastruktur di kabupaten Indramayu perlu kesepahaman bersama Pemda, Eksekutif maupun legislatif, agar perlunya memberdayakan kontraktor lokal pada pengerjaan proyek di Kabupaten Indramayu.
Agus menambahkan, bahwa sejauh ini menurutnya belum ada sinkronisasi. “Terus terang, Kami lihat Birokrasi dalam hal ini Bupati Nina Agustina SH.MH.Cra., belum pro terhadap pengusaha/Kontraktor lokal. Hal tersebut terpantau dari data ULP sejak tahun 2021/2022 pada paket lelang dimenangkan oleh bendera /CV dari luar daerah. Sedangkan sisanya dinikmati oleh pengusaha lokal, padahal bicara regulasi, Spesifikasi lelang, modal lebih terpenuhi kontraktor lokal daripada modal dari Kontraktor luar, bahkan kontraktor dari luar hanya menimbulkan kemangkrakan saja.” Tegas Agus Seha
Hal lain yang lanjut Agus Seha selaku LSM KPK Nusantara adalah masalah proyek PL Penunjukan langsung yang anehnya pada paket PL saja walaupun menjadi hak sepenuhnya penyedia jasa. Namun sejauh ini dilihat masih didominasi pada bendera/CV luar daerah, ini ada apa? Ketika diklarifikasi pada pihak PPK Dinas terkait dalam penjelasannya saling lempar antara kebijakan pimpinan dan paket aspirasi.
“Untuk Anggaran APBD/APBN tidak dinikmati oleh pengusaha luar daerah yang secara tidak langsung itu sangat merugikan Pemkab Indramayu sendiri, dimana dalam biodata perusahaan tercatat NPWP otomatis bagi pajaknya pun masuk ke daerah dimana biodata tersebut tercatat atau berasal.” Tambah Agus.
“Ada penanganan yang khusus dari Aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan Negri Indramayu pada proyek yang belum lama sudah hancur jelas pengurangan mutu yang tidak sesuai dengan surat perintah kerja/Kontrak yang dilakukan pihak kontraktor. Jelas proyek yang hancur dan mangkrak berdampak pada kerugian Negara pastinya.” Tutup Agus
(Tim/Red)
