Pergantian Kabel Tembaga Telkom Kabupaten Indramayu Diduga Ilegal

0
147

INDRAMAYU, RADAR-X.net – Perusahaan telekomunikasi Telkom sedang gencar membangun sistem jaringan kabel untuk menyediakan layanan berkecepatan tinggi.

Pasalnya, Perusahaan pelat merah itu menargetkan sistem kabel yang sebelumnya memakai material tembaga, diganti total dengan kabel serat optik pada tahun 2020 yang lalu.

Pergantian kabel tembaga dengan kabel serat optic tersebut, diduga kuat telah menjadi “ladang uang” bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab pada pergantian kabel Tembaga.

Dari Pantauan team media radar-x beberapa pekan yang lalu, adanya informasi dari masyarakat tentang Adanya Pencopotan kabel tembaga Oleh oknum-oknum Pekerja yang diduga diketahui dari pihak Telkom sekitaran wilayah kabupaten Indramayu.

Aktifis anti rasuah LSM KPK Nusantara kepada awak media radar-x di kediamannya Jl. Tembaga kabupaten Indramayu mengatakan, terkait adanya dugaan pencopotan kabel telkom tembaga terindikasi ketidakwajaran saat pelaksanaan pencopotan.

“Pencopotan kabel tembaga memang program telkom Pusat di seluruh Indonesia diganti dengan kabel optik terindikasi ketidakwajaran saat pelaksanaannya. Pencopotan kabel tembaga sepertinya tidak dalam pengawasan pihak terkait, hingga menjadi pusat perhatian team LSM KPK Nusantara ditenggarai akan merugikan negara hingga puluhan juta rupiah jika itu ilegal,” kata Agus.

Baca Juga:  Watu Ulo - Ambulu Tradisional Sukses, Peserta Raih Hadiah Utama Motor

“Kabel telkom itu milik Negara jadi berdasarkan aturan peraturan pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2020 perubahan peraturan pemerintah (PP) No 27 tahun 2014 tentang pengolahan barang milik negara mas. Jadi pencopotan itu tidak asal main copot. Ada mekanismenya karena itu aset negara,” tandas Agus.

“Karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Telkom kabupaten Indramayu seharusnya mengikuti aturan pemerintahan dalam menjual atau melakukan penghapusan aset. Yakni melalui proses lelang, jadi tidak bisa main jual seperti milik pribadi.” Tambah Agus

Agus Ketua DPC LSM KPK Nusantara Indramayu ini juga menjelaskan, terkait adanya informasi keterangan dari masyarakat dan laporan dari anggotanya, bahwa pencopotan sudah berlangsung sejak bulan lalu. Pihaknya selaku sosial kontrol berhak tau sudah berapa RK yang dikerjakan.

“Yang diketahui Saja sekitar wilayah kecamatan Jatibarang dan kecamatan Indramayu, saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat Audensi klarifikasi /konfirmasi Resmi pada pihak Telkom kabupaten Indramayu beberapa hari yang lalu,” ungkap Agus.

Dengan berkirim surat secara resmi pada telkom kabupaten Indramayu tentunya bentuk azas praduga tak bersalah nanti dalam laporannya pada pihak APH kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Baca Juga:  Darurat Corona, Lembaga Media dan Ormas Batu Bara Bentuk Koalisi Dukung Program Pemerintah

Sampai berita ini dinaikan pihak LSM KPK Nusantara DPC Indramayu mengaku, belum juga ada tanggapan yang jelas dari Kadatel telkom Kabupaten Indramayu, baik memalui balasan surat maupun konfirmasi langsung. Tentunya kadatel Telkom kabupaten Indramayu tidak adanya transparansi dan telah melanggar hak konsitusi keterbukaan informasi Publik masyarakat yang sudah di atur dalam UU tahun 1945.

(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.