JEMBER, RADAR-X.net – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang dilaksanakan oleh pemerintah, menyangkut kebutuhan Nasional.
Sementara, Divisi KPK Nusantara, yang berkantor di jalan, Gatot subroto, Sumberjambe, Kabupaten Jember memaparkan dugaan dan temuan data yang tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, mulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB Kamis (21/12/2023) siang.
“Klarifikasi temuan termasuk dugaan – dugaan, data ini saya Akses, ternyata tidak sama dengan fakta di lapangan,” ungkap Taufik.
Saat itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr. Hendro Soelistijono M.Kes., sedang mengadakan rapat dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi).
Merujuk dari temuan serta dugaan data tersebut diterima langsung oleh Staff Keuangan, “data ini saya terima, secepatnya saya tanyakan langsung kepada Kepala Dinas dan izin waktu untuk mempertemukan anda dengan Beliau”, ucap Ibu Ketut.
Opini dan perhelatan di ruang tamu kantor Dinas Kesehatan Jl. Srikoyo 1 No. 3 Patrang Krajan, Bintoro, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Taufik Anggota Litbang LSM KPK Nusantara juga melaporkan terkait pengaduan Masyarakat mengenai BPJS tenaga Non – ASN ( honorer).
“Tiap pembayaran saya juga masih iuran,” tegas pegawai Puskesmas yang enggan disebut namanya.
“Bahkan BPJS dan BPJS Ketenaga Kerja dibayar semua oleh Dinas Kesehatan, mulai ASN dan Non – ASN,” tegas Ketut.
(Nn)
