Dalam Suatu Karya Jurnalistik, “Acong Latif”, Polisi Tidak Bisa Periksa Wartawan

foto : Acong Latif

Sampang, Radar x. net – Acong Latif Pengacara kondang ibu kota asal Kabupaten Sampang singgung polisi. Sabtu, 27/04/2024

Berdasarkan penelusuran media Radar x net, dilapangan, bahwa saat ini Acong Latif sebagai kuasa hukum Persatuan Jurnalis Sampang (PJS)

Singgungan Acong sapaan akrabnya, diutarakan pada acara diskusi bersama wartawan beberapa waktu lalu yang mengangkat tema “Kebebasan Pers Dan Karya Jurnalistik Indonesia” melalui aplikasi Zoom meeting, dan Acong menyampaikan bahwa Polisi tidak bisa memeriksa wartawan perihal karya jurnalistiknya.

Acong  mengatakan jika Polisi memproses laporan perihal karya jurnalistik yang dianggap melanggar UU ITE dan memanggil wartawan berarti Polisi tersebut menabrak aturan meskipun ada laporan karena berita adalah karya jurnalistik apalagi ada dan jelas sumbernya, misal memberitakan komentar seseorang atau pendapat yang ada narasumbernya.

“Jika teman-teman Pers dipanggil penyidik perihal itu, berarti Penyidik tersebut telah menabrak beberapa aturan dan melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.” kata Acong Latif.

Diskusi Acong Latif dan jurnalis yang tergabung di asosiasi Persatuan Jurnalis Sampang terus berlanjut. Ia pun menjelaskan bahwa sudah jelas di Mou Polri dan Dewan Pers.

“Wartawan di Indonesia ini ibaratkan anak kandung Dewan Pers. Jadi sepenuhnya dilindungi oleh Dewan Pers dan sudah jelas MoU Polri dan Dewan Pers ialah tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang juga dilanggar,” jelas Acong Latif, pengacara kondang asal Madura yang saat ini berdomisili di Ibu Kota Jakarta.

Dengan ciri khas senyumannya Acong Latif pun menceritakan bahwa wartawan tidak dapat dijerat dengan UU ITE.

“Wartawan ini sangat spesial ya. Karena tidak dapat dijerat dengan UU ITE, jika ada karya jurnalistik yang dianggap melenceng untuk menyelesaikan sengketa hasil jurnalistik tersebut harus di Dewan Pers. Polisi tidak bisa menjerat wartawan dengan UU ITE. Hal ini sudah tertera jelas dalam Pasal 15 UU Pers dan ditegaskan kembali lewat putusan Mahkamah Agung,” tambah Acong Latif pria tampan yang pernah mengeyam pendidikan ilmu hukum di Kota Bandung.

Kuasa Hukum Persatuan Jurnalis Sampang tersebut juga menegaskan bahwa wartawan memiliki hak tolak.

“Wartawan juga memiliki hak tolak, sesuai Pasal 1 ayat 10 UU Pers 40/1999, wartawan memiliki hak tolak atas pemanggilan apa pun dari siapa pun, kecuali pemanggilan oleh pengadilan,” tegas Acong Latif.

(Wahed/Korwil Madura)