ACEH TENGGARA, RADAR-X.net – Agar pelaksanaan program berhasil tepat guna dan berdaya guna, penyusunan anggaran yang dilakukan harus terprogram dan terencana, karena itu tak ada peluang bagi penumpang gelap masuk dalam anggaran yang akan berjalan.
Demikian kata Wakil Bupati, Bukhari saat memberi pengarahan pada Musrenbang RKPK Aceh Tenggara Tahun 2022 di Kantor Camat Bukit Tusam, Senin (01/03/2021), dihadapan Kepala Bappeda, Yusrizal, Asisten II Julkarnaen, staf ahli Bupati, Kepala OPD, Pengulu Kute dan Imum Mukim.
Semua keberhasilan program dan pembangunan itu, diawali dengan data yang akurat dan niat yang tulus dan ikhlas, karena tanpa keduanya, mustahil capaian program pembangunan yang direncanakan akan mendapat hasil yang sesuai dengan harapan.
“Tak mungkin pengulu kute tahu apa program yang paling dibutuhkan masyarakat, bila pengulu sendiri tak memiliki data yang akurat pada dusun yang ada, bahkan program yang dimasukkan lewat Pemkab, Pemprov dan Pemerintah pusat pun, hasil dan capaiannya tak akan maksimal, karena lain yang dibutuhkan warga, lain pula program yang dimasukkan,” ujar Wabup Bukhari.
Ia menambahkan, penguasaan data wilayah dan data kependudukan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pendidikam, kesehatan, sosial dan Agama serta bidang lainnya, mutlak diperlukan dan dikuasai pengulu kute, agar program yang diharapkan sesuai dengan usulan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.
Lemahnya penguasaan data dan tak adanya keikhlasan saat penyusunan program terutama melalui wadah Musrenbang, tentunya akan melahirkan atau membuat peluang bagi masuknya penumpang gelap atau program lewat jendela.
“Yang pastinya Penumpang gelap atau program lewat jendela itu, haram hukumnya, itu jangan dilakukan dalam perencanan dan penyusunan program pembangunan,” tegas Bukhari.
“Selama ini, saya sering bersilaturrahmi dengan masyarakat kute, bahkan bertanya tentang kondisi di sebagian besar kute yang ada lewat geiatan Subuh Keliling (Suling), anehnya masih banyak ditemukan program di kute yang kurang berpihak pada masyarakat, karena porsi untuk fisik jauh lebih besar dari pada program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Akibatnya, dana kute yang masuk ke kute seharusnya bisa menyelesaikan masalah di kute, namun sayangnya, dana desa yang masuk ke desa (kute) malah membuat dan menambah masalah baru,” jelas Bukhari.
Mengenai Bimtek pengulu Kute, Wabup berpendapat masih perlu dilaksanakan, namun hasil dari Bimtek atau studi banding itu, hendaknya yang diutamakan dan diterapkan di kute yang ada di Aceh Tenggara, sebab puncak dari semuanya tentu out put yang dihasilkan dari Bimtek maupun studi banding pengulu kute.
Sebelumnya, Camat Bukit Tusam, Hasmi Zuhrianto menyampaikan, secara administrasi, kecamatan Bukit Tusam memiliki lahan seluas 4.000 hektar lebih, penduduk pada 2020 lalu sebanyak 12.164 jiwa dan terdiri dari 23 kute, 3 kemukiman dan 27 dusun, sementara alokasi dana kute untuk seluruh kecamatan Bukit Tusam untuk tahun 2021 ini, tercatat sebesar Rp.17.885.241.000. Selain pariwisata air terjun, Bukit Tusam memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan darat.
“Sebab itu, melalui Musrenbang yang dihadiri OPD, Pengulu Kute, Imum Mukim, Camat Bukit Tusam berharap agar program prioritas dari pengulu kute seperti pengasapalan jalan di Kute Rikit Bur-Amaliah, Kute 45-Pejuang, Lawe Dua-Kute Gekhat, sarana air bersih dari kute Amalia sampai Gumpang, rehab berat saluran irigasi dari Kute Lengat Pagan, Tualang Baru, Mbak Sako, Alur Buluh sampai Kute Bambel Baru, bantuan bibit pertanian dan bibit perkebunan serta pembangunan Balai Adat maupun jaringan WiFi Gratis di 23 desa.” Tegas Hasmi. (Riko)
