 |
| Situasi saat sosialisasi tentang Hukum oleh Pemkab. (Foto:Rullah) |
JEMBER, radar-x.net – Dalam rangka membantu warga miskin yang tersandung perkara Hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, menggelar sosialisasi hari kedua Selasa (22/8/17), di aula Dinas Pendidikan Kreongan Patrang Jember.
Pasalnya, selain sosialisasi terkait warga miskin yang dapat bantuan Hukum, juga sosialisasi terkait undang-undang desa, bahkan setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan warga miskin tidak hanya mendapat bantuan atau pendampingan hukum saat menghadapi masalah, akan tetapi juga di lindungi oleh Negara.
Hal tersebut di sampaikan Kabag Hukum, Ratno Cahyadi Sembodo SH.
Dijelaskannya, Bantuan hukum itu ada dua yaitu secara Litigasi dan Non litigasi, kalau bantuan hukum secara ligitasi adalah, proses penanganan perkara hukum yang di lakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, dan pemberian bantuan hukum secara (A) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang di mulai, dan (B) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha.
“Non litigasi adalah proses penanganan masalah hukum yang di lakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya melalui mediasi, negoisasi dan drafting dokumen hukum melalui surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah, kontrak kerja dan wasiat/atau dokumen hukum lain yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.” Terang Ratno Cahyadi.
Dalam sosialisasi tersebut yang dihadiri dari berbagai lembaga, LSM, relawan, sekdes, elemen masyarakat dan partai serta sebagainya, termasuk Bambang Sunggono yang didapuk jadi Narasumber dan M. Najib dari Dipemasdes, serta ratusan undangan yang tak bisa di sebutkan nama satu persatu.
Pantauan di lapangan, undangan sangat antusias sekali mendengarkan paparan Narasumber, bahkan dari berbagai kalangan sangat mengapresiasi kegiatan yang untuk kepentingan warga miskin tersebut.(Bas/Rul)
