INDRAMAYU, RADAR-X.net – Ketua DPC LSM KPK Nusantara Indramayu menyayangkan pernyataan Ady Setiawan selaku Dirut PDAM Kabupaten Indramayu, mengundang 158 Organisasi yang pernah ia bantu, agar dapat menghadiri pengumuman kenaikan tarif PDAM pada Selasa, 31 Januari 2023, Pukul 23:59 WIB.
Pasalnya, yang pernah dibantu jumlah 158 Organisasi tersebut, tidak sesuai fakta Data Base.
Hal lain dikatakannya kepada mahasiswa dan Awak media yang terekam di Video pada saat aksi demonstrasi mahasiswa Islam perwakilan Indramayu yang menolak kenaikan tarif 30 Persen PDAM.
Ady menjelaskan seluruh alasan rencana kenaikkan tarif air minum PDAM tersebut, beberapa indikator yang menjadi alasan kenaikan tarif memang dijelaskan secara rinci.
“Penyesuaian tarif tersebut karena beberapa alasan atau indikator yang kemudian menjadi pertimbangan utama, antara lain adanya kenaikan harga tarif dasar listrik dan BBM,” tutur Adi.
Dari tempat yang berbeda menyambangi sekretariat aktivis Penggiat Anti korupsi DPC LSM KPK Nusantara yang diketuai dengan panggilan akrab Agus Seha pada Radar-X.net mengatakan, Pertama, Rencana kenaikan tarif 30 Persen jelas ke depan akan membuat masyarakat Indramayu menjerit bermodus dengan membatasi 20 Ribu kubik persatu bulan jelas akan melebihi pemakaiannya kalau satu KK terdiri dari 5 Orang.
“Melihat pernyataan Dirut PDAM adanya 158 Organisasi yang dibantunya membuat pertanyaan besar, berapakah akumulasi anggaran yang beliau disposisikan?. Bisa jadi salah satu faktor kenaikan tersebut karena pemasukan dari PDAM sendiri dihamburkan yang tidak jelas sehingga kekurangan anggaran belanja berimbas pada kenaikan.” Ujar Agus.
Saat dikonfirmasi pihak Bagian Humas yang bernama Agung, bahwa pernyataan 158 Organisasi tersebut, ternyata tidak sesuai dengan Data Base yang hanya 142 saja.
“Itupun tidak keseluruhannya dari organisasi, dengan kata lain pernyataan Dirut PDAM Indramayu jelas informasi yang membohongi publik.” Ujarnya
“Permodalan Perumda bersumber anggaran dari APBD Pemkab Indramayu penambahan permodalan serta kenaikan tarif. Pastinya harus melalui mekanisme dari persetujuan anggota DPRD Indramayu. Kalau keputusan itu sepihak dilakukan oleh Dirut PDAM sendiri, lalu anggota DPRD Indramayu sendiri dianggap apa?”. Kata ia
“Transparansi anggaran PDAM lebih terbuka, Pemberian bantuan pada 158 Organisasi menurutnya bukanlah nilai anggaran yang tidak sedikit. Hal tersebut harus jadi perhatian khusus.” Tambah Agus.
Agus berharap Dirut PDAM menjalankan tupoksinya sesuai pada kinerjanya pengelolaan PDAM. Kalau anggaran saja dihamburkan yang tidak jelas masyarakat Indramayu yang akan berdampak pada imbasnya.” Tutup Agus.
Berikut Video pada saat aksi demonstrasi mahasiswa Islam perwakilan Indramayu:
(TIM)
