 |
| Foto: Muldani |
GORONTALO – SEJAK tahun 1977, istilah pungli (pungutan liar) dipopulerkan oleh Laksamana Soedomo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban). Intinya, pungli merupakan perbuatan melanggar hukum (pidana). Bila pelaku pungli ini aparat (atau pejabat) negara, namanya korupsi. Namun bila pelakunya perorangan atau sekelompok orang biasa, maka namanya pemerasan. Meski pemberantasan pungli sudah dicanangkan sejak lama, namun dalam kenyataanya, hingga kini masih terus terjadi.
Seperti yang terjadi di Kab. Bua Lemo, Provinsi Gorontalo, oknum petugas dinas perhubungan LLAJ, kebanyakan dinilai nakal melakukan pungli sesuai yang dihimpun radar-x.net, dari penjelasan sang sopir berinisial AR, pada Jum’at(5/8/16) kemaren, dimana pembayaran distribusi di Kab. tersebut, setiap kendaraan angkutan barang yang melintas di pos TPR masuk di wilaya Kab. Bua Lemo, petugas dinas perhubungan LLAJ meminta pembayaran SKRD oleh sang supir sebesar 10rb sampai 20rb hingga 50rp, tergantung dari jenis kendaraan anggkutan barang yang melintas tanpa ada karcis distribusinya.
Hal itu dikeluhkan oleh AR, supir angkutan barang yang melintas di Kab. Bua Lemo, dengan adanya pembayaran SKRD yang tidak jelas.
Dengan adanya peristiwa tersebut, wartawan radar-x mendatangi kantor dinas perhubungan Kab. Bua Lemo, untuk konfirmasi kejadian yang meresahkan supir. Namun, Kadis perhubungan menolak dikonfirmasi dengan adanya pungutan retribusi tanpa ada kercis.
Diketahui bersama, hal pungutan tersebut, sangat dikeluhkan selama ini oleh supir-supir angkutan barang yang masuk di Kab. Bua Lemo, Provinsi Gorontalo.
Salah satu supir mengatakan, “ini sangat merugikan kami mas, apalagi elegal lantas uang pungutan itu mau dikemanakan,? harapan besar kami agar supaya pihak pihak terkait untuk bertindak tegas dalam hal ini,” kata supir ini, yang namanya meinta dirahasiakan.(muldani)
