Banda Aceh, Radar-x.net – Presidium Pemuda Nusantara bersama Jaringan Aktivis 98 menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Budiman Sudjatmiko sebagai salah satu calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan menyusul kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Koordinator Aceh Nanggroe Darussalam Presidium Pemuda Nusantara dan Jaringan Aktivis 98, Marham Jayadi, menyatakan bahwa pengajuan nama tersebut merujuk pada mekanisme konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut memberikan waktu paling lama 60 hari kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
”Kami memohon agar Saudara Budiman Sudjatmiko dipertimbangkan sebagai salah satu calon Wakil Presiden untuk diajukan kepada MPR RI,” kata Marham dalam keterangan tertulis yang diterima di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Dalam rilis tersebut, kedua organisasi memaparkan empat alasan utama di balik pengusulan nama mantan aktivis era 1998 itu. Pertama, Budiman dinilai sebagai sosok pemersatu yang lahir dari gerakan kerakyatan dan memiliki rekam jejak di jalur legislatif, sekaligus sejalan dengan visi Presiden Prabowo terkait kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa.
Kedua, Marham menyebut gagasan Budiman mengenai konsep Inovator Desa, koperasi modern, dan hilirisasi kerakyatan relevan untuk mendukung agenda Asta Cita pemerintah. Ketiga, Budiman dipandang mampu merepresentasikan generasi muda dan kalangan intelektual yang dapat memperkuat legitimasi pemerintahan. Keempat, Budiman dinilai memiliki loyalitas terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta tidak memiliki beban politik dinasti.
”Kami percaya, pasangan Prabowo-Budiman akan menjadi simbol rekonsiliasi nasional yang sejati, yakni persatuan antara kekuatan militer-nasionalis dan kekuatan gerakan sipil-kerakyatan,” ujar Marham.
Perspektif Masyarakat Aceh
Selain pertimbangan nasional, Marham menyoroti harapan spesifik masyarakat Aceh terhadap sosok wakil presiden mendatang, mengingat sejarah dan status otonomi khusus yang dimiliki daerah tersebut. Terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian dari sudut pandang Aceh.
Pertama, terkait kemandirian ekonomi desa. Menurut Marham, masyarakat di daerah seperti Gayo Lues, Pidie, dan Aceh Besar mengharapkan pengelolaan dana desa, komoditas kopi Gayo, sektor perikanan, serta hilirisasi hasil bumi dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat, bukan melalui program pusat yang bersifat satu arah (top-down).
Kedua, penuntasan proses rekonsiliasi pascakonflik. Pihaknya berharap figur berlatar belakang aktivis 1998 dapat mendorong kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berjalan secara substantif guna memenuhi hak keadilan dan kesejahteraan para korban konflik Aceh.
Ketiga, figur yang mampu menjembatani nilai keislaman dan kebangsaan. Marham menilai Aceh membutuhkan pemimpin nasional yang memahami penerapan syariat Islam dan adat istiadat setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
”Singkatnya, Aceh tidak minta jabatan, tetapi Aceh minta dipahami,” tutur Marham menutup keterangannya.














