BeritaHukum

LKPP-JATIM Pertanyakan Legalitas Lahan Pembangunan KNMP Desa Pegagan

22
×

LKPP-JATIM Pertanyakan Legalitas Lahan Pembangunan KNMP Desa Pegagan

Sebarkan artikel ini

PAMEKASAN, RADAR-X.net – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun Anggaran 2026 di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, mulai menjadi sorotan.

Pasalnya, muncul dugaan bahwa lokasi pembangunan program tersebut menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) tanpa disertai kejelasan dokumen perjanjian pemanfaatan maupun administrasi penyerahan lahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Persoalan ini mencuat setelah Beberapa Tokoh Masyarakat dan Warga sekitar Desa Pagagan yang tidak pernah diajak untuk musyawarah menyampaikan keterangan ini kepada Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Pembangunan Jawa Timur (LKPP-JATIM), Syaiful Bahri, mengenai dugaan penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan fasilitas KNMP tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan beberapa Tokoh Masyarakat kepada Syaiful Bahri, terdapat persoalan terkait kejelasan dasar hukum penggunaan lahan desa. Secara khusus, perlu dipastikan apakah telah terdapat perjanjian atau dokumen resmi yang mengatur pemanfaatan tanah kas desa tersebut, termasuk mekanisme persetujuan dan administrasi penyerahan lahannya.

Ketua Umum LKPP-JATIM, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Namun, menurutnya, setiap program pembangunan pemerintah wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati ketentuan hukum, khususnya apabila menggunakan aset yang merupakan kekayaan milik desa.

“Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu harus kita dukung. Akan tetapi, jangan sampai pelaksanaan pembangunan justru mengabaikan aturan mengenai pengelolaan aset desa. Tanah Kas Desa merupakan aset milik desa yang harus dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Syaiful Bahri.

LKPP-JATIM INGATKAN ATURAN PENGELOLAAN ASET DESA

Syaiful Bahri menjelaskan bahwa pengelolaan aset desa telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 131, yang menyebutkan bahwa tanah kas desa merupakan salah satu bentuk aset desa.

Selanjutnya, Pasal 132 mengatur bahwa pengelolaan aset desa mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam Pasal 11 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan aset desa dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:
1. Sewa;
2. Pinjam pakai;
3. Kerja sama pemanfaatan; dan
4. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa tersebut ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan tanah kas desa tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau tanpa kejelasan administrasi. Harus ada mekanisme hukum yang sesuai dengan bentuk pemanfaatan aset yang digunakan.

Bahkan, Pasal 14 dan Pasal 15 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme kerja sama pemanfaatan serta bangun guna serah atau bangun serah guna, termasuk persyaratan dan kewajiban para pihak.

“Apabila benar tanah yang digunakan untuk pembangunan KNMP tersebut merupakan Tanah Kas Desa, maka harus jelas status penggunaan dan dasar hukum pemanfaatannya. Harus ada dokumen yang menerangkan siapa pihak yang menggunakan, atas dasar mekanisme apa, berapa lama pemanfaatannya, apa hak dan kewajiban para pihak, serta bagaimana tanggung jawab terhadap aset desa tersebut,” ujar Syaiful.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila penggunaan lahan tersebut melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga, maka mekanisme kerja sama desa harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

PAPAN PROYEK TERCANTUM NILAI KONTRAK RP3,34 MILIAR

Berdasarkan dokumentasi foto papan informasi proyek yang diambil pada 8 November 2026, pembangunan KNMP di Desa Pagagan tercatat sebagai pekerjaan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun informasi yang tercantum pada papan proyek adalah sebagai berikut:

• Nama pekerjaan: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026 di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
• Nomor kontrak: B.26073/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2026.
• Nilai kontrak: Rp3.341.173.000.
• Konsultan pengawas: PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
• Kontraktor pelaksana: PT Elang Mas Berdikari.

Dengan nilai kontrak pembangunan mencapai lebih dari Rp3,3 miliar, LKPP-JATIM menilai transparansi administrasi penggunaan lahan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Menurut Syaiful Bahri, besarnya anggaran pembangunan harus diimbangi dengan kepastian legalitas lokasi, tertib administrasi, serta akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.

MINTA PEMERINTAH DESA DAN INSTANSI TERKAIT BUKA DOKUMEN

Atas persoalan tersebut, LKPP-JATIM meminta Pemerintah Desa Pagagan, BPD, Pemerintah Kecamatan Pademawu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, serta instansi terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

LKPP-JATIM secara khusus meminta klarifikasi mengenai:

1. Apakah benar lokasi pembangunan KNMP tersebut merupakan Tanah Kas Desa Pagagan?
2. Apakah terdapat Peraturan Desa atau keputusan resmi yang menjadi dasar pemanfaatan tanah tersebut?
3. Apakah telah dilaksanakan Musyawarah Desa terkait penggunaan atau pemanfaatan lahan?
4. Apakah sudah terdapat perjanjian kerja sama atau dokumen pemanfaatan lahan antara Pemerintah Desa dengan pihak pemerintah atau instansi pelaksana pembangunan?
5. Apakah terdapat berita acara penyerahan atau dokumen administrasi lain yang menjelaskan status dan batas penggunaan lahan?
6. Bagaimana status aset desa tersebut setelah pembangunan KNMP selesai dilaksanakan?

Menurut Syaiful, keterbukaan dokumen tersebut penting agar tidak muncul persoalan hukum maupun sengketa aset desa di kemudian hari.

LKPP-JATIM SIAP KAWAL DAN DORONG KLARIFIKASI

LKPP-JATIM menegaskan akan melakukan pengkajian dan pengawasan terhadap persoalan tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pihaknya juga membuka ruang klarifikasi kepada Pemerintah Desa Pagagan maupun seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan KNMP.

“Jangan sampai aset desa digunakan untuk kepentingan pembangunan tanpa kejelasan status hukum dan administrasinya. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang membawa nama program pemerintah benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat desa,” tegas Syaiful Bahri.

Ia menambahkan, apabila dalam proses klarifikasi nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur atau dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan aset desa, LKPP-JATIM akan mempertimbangkan langkah pengaduan kepada instansi pengawas maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Bagi LKPP-JATIM, pembangunan boleh berjalan, tetapi aturan tidak boleh ditinggalkan. Aset desa adalah kekayaan masyarakat desa yang wajib dijaga, bukan sekadar lahan kosong yang dapat digunakan tanpa kepastian hukum.

(Hrs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Seedbacklink affiliate

You cannot copy content of this page