JEMBER – Menanggapi pemberitaan resmi PPID Kabupaten Jember tertanggal 14 November 2026 dengan judul “Camat Kalisat Tindak Lanjuti Aduan Warga, Keselamatan Anak PAUD Jadi Perhatian”, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) se-Keresidenan Besuki meminta agar penanganan persoalan bekas tambang Galian C di Dusun Jambuan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, tidak berhenti pada kunjungan lapangan dan rencana koordinasi.
Ketua AMPUH se-Keresidenan Besuki, Ali Safit Tarmizi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa langkah Camat Kalisat bersama Kapolsek Kalisat yang telah merespons aduan masyarakat patut diapresiasi. Namun, menurutnya, persoalan keselamatan masyarakat dan dampak lingkungan pascatambang membutuhkan langkah yang lebih konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menghargai kehadiran Camat Kalisat dan Kapolsek Kalisat dalam merespons keluhan masyarakat. Tetapi perlu ditegaskan, persoalan bekas tambang tidak selesai hanya dengan kunjungan, komunikasi, ataupun pemasangan portal bambu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian keselamatan dan penyelesaian tanggung jawab pascatambang,” tegas Ali Safit Tarmizi.
JURANG BEKAS TAMBANG BERDEKATAN DENGAN PAUD, JANGAN MENUNGGU KORBAN!
Berdasarkan informasi dalam pemberitaan PPID Kabupaten Jember, terdapat jurang bekas tambang yang berjarak sekitar 10 meter dari tembok bangunan PAUD Yayasan Al Jazuli.
Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Potensi anak-anak terjatuh, risiko longsor, serta kondisi kestabilan tanah perlu diperiksa oleh tenaga teknis yang kompeten.
AMPUH mempertanyakan apakah sudah ada pemeriksaan teknis terhadap kondisi tebing bekas galian, apakah telah dilakukan penilaian risiko longsor, dan apakah pengamanan di sekitar lokasi sudah memenuhi standar keselamatan.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan. Keselamatan anak-anak bukan persoalan yang bisa ditunda. Pencegahan harus dilakukan sebelum jatuh korban,” lanjutnya.
SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN PASCATAMBANG?
Menurut AMPUH, persoalan yang lebih mendasar bukan hanya bagaimana membangun dinding penahan tanah, tetapi juga siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kondisi bekas tambang tersebut.
AMPUH meminta instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
1. Legalitas kegiatan penambangan yang pernah berlangsung di lokasi tersebut.
2. Identitas dan tanggung jawab pihak yang melakukan kegiatan penambangan.
3. Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, apabila diwajibkan.
4. Kondisi fisik bekas galian, termasuk potensi longsor dan ancaman terhadap bangunan PAUD.
5. Kewajiban pemulihan lingkungan serta langkah pengamanan lokasi.
AMPUH menilai bahwa berhentinya aktivitas penambangan tidak otomatis menghapus kewajiban hukum yang mungkin masih melekat pada pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
AMPUH MINTA PEMERINTAH TIDAK HANYA MENUNGGU KOMUNIKASI DENGAN PENAMBANG
Ali Safit Tarmizi menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak penambang dapat menjadi langkah awal penyelesaian. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh menggantungkan keselamatan masyarakat semata-mata pada kesediaan pihak penambang untuk berkomunikasi.
Pemerintah perlu melibatkan instansi teknis, termasuk dinas yang membidangi lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan instansi berwenang di bidang pertambangan.
Jika ditemukan kondisi yang membahayakan, langkah pengamanan sementara harus segera dilakukan sesuai kewenangan dan hasil pemeriksaan teknis.
“Kami tidak sedang mencari konflik dengan siapa pun. Kami ingin memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak meninggalkan persoalan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Kalau ada kewajiban reklamasi dan pascatambang, harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” ujarnya.
APRESIASI BOLEH, PENGAWASAN TIDAK BOLEH BERHENTI!
AMPUH se-Keresidenan Besuki menegaskan akan terus mengawal persoalan bekas tambang Galian C Jambuan melalui jalur advokasi, pengawasan lingkungan, permintaan informasi publik, serta langkah hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Ali Safit Tarmizi juga meminta Pemerintah Kabupaten Jember agar memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut, instansi penanggung jawab, dan jadwal penanganan persoalan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan penanganan aduan masyarakat tidak cukup diukur dari kehadiran pejabat di lokasi, tetapi harus dilihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai berita kunjungan menjadi akhir dari perhatian pemerintah, sementara jurang bekas tambang tetap menjadi ancaman bagi masyarakat. Kami ingin ada tindakan, ada tanggung jawab, dan ada kepastian keselamatan.”
ALI SAFIT TARMIZI, S.H., M.H.
KETUA AMPUH SE-KERESIDENAN BESUKI
Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup
AMPUH – Mengawal Lingkungan, Memperjuangkan Keselamatan, dan Menuntut Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum. – rcx
