BANYUWANGI, RADAR_X.NET — Konflik di dalam lingkaran PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi semakin memanas. Penetapan Ketua DPC baru yang menolak kehendak mayoritas Pengurus Anak Cabang (PAC) — ujung tombak partai di tengah masyarakat — menuai penolakan terbuka dari kader senior, yang bahkan menyatakan tidak mengakui kepengurusan baru.
“Kami Tidak Mengakui, Prosesnya Cacat Hukum”
Penolakan keras datang dari Selamet Santoso, kader senior yang dikenal luas dengan sapaan Mbah Geger. Pada Minggu (21/12/2025), ia tegas menyatakan penolakan terhadap hasil penetapan:
“Kami tidak mengakui hasil dari DPC yang baru ini. Sementara ini kita biarkan saja, tapi yang penting kami tetap laksanakan program DPP.”
Namun yang lebih parah, Mbah Geger menilai proses yang berlangsung sarat cacat hukum karena tidak mengikuti aturan internal partai. “Ini bukti ketidakpuasan yang serius dari pihak kami,” tegasnya.
Demokrasi Internal yang “Hilang”?
Bagi Mbah Geger, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis seharusnya menjunjung tinggi etika, demokrasi, dan transparansi dalam setiap keputusan strategis. “Partai ini harus jujur dan adil, itu intinya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Banyuwangi masih memiliki banyak kader potensial yang layak, namun proses penetapan seolah mengabaikan semua itu. Data penjaringan PAC menunjukkan dukungan mayoritas pada beberapa nama tertentu — tapi hasil itu tidak tercermin sama sekali dalam keputusan akhir. Akhirnya, penjaringan yang seharusnya menjadi instrumen kehendak akar rumput cuma jadi formalitas administratif tanpa nilai demokratis.
Sah Administratif, Tapi Lemah Legitimasi
Secara aturan, kewenangan menetapkan Ketua DPC memang berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Namun keputusan yang mengabaikan aspirasi PAC berpotensi menciptakan krisis legitimasi di tingkat daerah. Dampaknya?
– Ketegangan struktural yang berkepanjangan
– Soliditas kader yang melemah
– Militansi akar rumput yang menurun
– Hambatan besar dalam konsolidasi politik ke depan
Desakan Evaluasi dan Transparansi
Sejumlah kader dan elemen internal mendesak tindakan cepat:
1. Evaluasi menyeluruh atas proses Konferensi Cabang (Konfercab)
2. Penjelasan terbuka dari DPP dan DPD Jawa Timur
3. Pengembalian aspirasi PAC sebagai “roh utama” demokrasi internal partai
Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga marwah PDIP sebagai partai yang berpihak pada keadilan — karena tanpa legitimasi dari akar rumput, kepemimpinan di daerah akan sulit menjalankan fungsi organisasi dan politiknya.
(Eko tim)
