Pembangunan Gedung Disdukcapil Batu Bara Jadi Sorotan Lembaga

0
101

BATU BARA, RADAR-X.net – Pekerjaan Pembangunan Gedung Disdukcapil kabupaten Batubara milik dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan (PUPR) yang berlokasi di Desa Tanah rendah, Kecamatan Air putih,Menjadi Sorotan Lembaga.

Pantauan awak media Kegiatan yang dikerjakan CV. Jasa Mandiri Bersama, Konsultan Pengawas CV. Balakosa Consultant, Nomor Kontrak 1905 676/ PK/PPK/SP/DPUPR-BB/2021, menelan anggaran Rp. 3.647.898.698.48, yang mana ukuran bangunan diperkirakan luas 10×17 meter, dengan ketinggian berkisar 7 meter, menggunakan atap rangka baja, seng multiroof.

Terlihat separoh bahagian belakang lantai dua (tingkat) dan sebagian sebelah depan satu lantai menggunakan tiang besi H-beam.

Sebelumnya, dari pantauan wartawan tim Media center bravolima kabupaten Batu Bara, pengecoran pondasi dan tiang sepertinya menggunakan Batu bulat, bukan batu pecah split, terbukti banyaknya sisa batu bulat, bukan split di lokasi.

Tim media center bravolima kembali ke lokasi pekerjaan Jum’at (26/11/2021), sejauh ini belum ada pihak terkait yang bertanggung jawab dapat dikonfirmasi termasuk Konsultan pengawas, sepertinya proyek ini minim pengawasan.

“Seharusnya pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran negara tidak boleh luput dari pengawasan, seperti halnya pemasangan Keramik, diduga campuran semen pasir tidak standar,” Sebut Alfuad Lubis Wakil ketua BPI KPNPA RI DPD Batu Bara.

Baca Juga:  Aktivis Masyarakat Bireuen Mengecam Keras Izin Investasi Miras

Alfuad menambahkan, Proyek Menelan Anggaran 3.6 Miliar Rupiah, dengan minimnya pengawasan, bisa menimbulkan dugaan akan kurangnya kualitas bangunan, dan sampai sejauh ini, sulitnya mendapatkan akses informasi menjadikan pertanyaan buat awak media dan sosial kontrol.

“Namun demikian kita sebagai sosial kontrol, tidak bisa memaksakan konsultan pengawas untuk aktif dalam pengawasan di lapangan, semuanya kembali kepada mereka.” Ungkap Alfuad.

“Pada intinya sebagai sosial kontrol, kedepannya akan kita klarifikasi, apakah pekerjaan pembangunan gedung disdukcapil sudah sesuai dengan RAB maupun Speknya. Jika memang nantinya tidak sesuai RAB maupun Speck akan kita laporkan kepada Aparat penegak Hukum (APH) ataupun ke KPK-RI.” Sebut Alfuad.

Lanjut Alfuad, terkait para pekerja terlihat tidak memakai safety, sesuai anjuran pemerintah K3 sangat disayangkan, Pelaksanaan kerja mengesampingkan peraturan, di samping tidak mematuhi Peraturan, bisa membahayakan pekerja itu sendiri.

“Dan kita berharap para pekerja didaftarkan ke Disnaker, maupun sebagai peserta BPJS, Sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.” Tutup Alfuad. (Tim)

Baca Juga:  Bimtek Kepala Desa di Sampang Tak Bermanfaat, Ormas dan LSM Audensi DPMD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.