ACEH UTARA, radar-x.net – Sekretaris Komisi I DPR Aceh, Saiful Bahri memimpin Delegasi dengan didampingi oleh Anggota Komisi I DPR Aceh, H. Ridwan Yunus, SH dan drh. Nuraini Maida. Dalam kunjungan tersebut disambut langsung di pintu gerbang lapas oleh Kalapas, Yusnaidi beserta seluruh Kasie, Kasubbag dan Staf Lapas yang diawali penerapan protokol Covid-19 dan laporan komandan regu ketika masuk ruangan lapas.
Ridwan Yunus dalam pertemuan singkat mengatakan bahwa, kunjungan Komisi I DPR Aceh untuk memastikan penerapan protokol Covid-19 di area Lapas Kelas IIB Lhoksukon baik untuk Staf, Narapida dan tamu pengunjung. Dimana lapas apabila terpapar Covid-19 sangat cepat menyebar karena kondisi dalam lapas yang sulit diterapkan Phisycal Distancing.
Kalapas menyampaikan terima kasih atas kepedulian Komisi I DPR Aceh mengunjungi lapas. “Dapat kami sampaikan bahwa Lapas Kelas IIB Lhoksukon baru naik kelas pada 11 November 2019 dari sebelumnya Cabang Rutan namun tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana sehingga kapasitas menjadi over load, yang seyogianya menampung 80 orang napi sekarang terdapat 344 orang napi yang didonimasi kasus narkoba”, tegas Yusnaidi.
“Selain itu, kantor tempat bekerja juga sangat sempit dimana dalam satu ruangan ditempati oleh 7 orang kasie/kasubbag serta staf namun dengan segenap daya dan upaya tetap kami penuhi standar operasional prosedur (SOP), kemudian dalam asimilasi covid-19 di LP ini dibebaskan 63 napi dalam 3 tahap”, timpal Kalapas.
“Kami selama ini sudah menjalin hubungan baik dengan Muspida plus Kabupaten Aceh Utara seperti Bupati, Ketua DPRK, Kapolres, Dandim, Kejari dan KPN sehingga untuk sementara telah tersedia lahan baru seluas 5 Ha di kawasan Reudep, namun rencana pembangunan Lapas baru sangat kami harapkan dukungan semua pihak dimana Bupati juga mengharapkan sinyal dari Pemerintah Pusat”, tegas Kalapas.
Kasie Trantib, Muhammad juga menambahkan bahwa di LP belum ada mushalla untuk shalat dan untuk ibadah terawih selama ini terpaksa dilaksanakan di lorong sel dengan kapasitas hanya sekitar 40 orang. “Selain itu, ruang bimbingan/pelatihan kerja juga tidak ada karena keterbatasan lahan untuk di bangun dan kami mohon sangat dukungan dari DPR Aceh,” harap Muhammad.
Ridwan Yunus kembali menimpali bahwa penyedian lapas baru akan menjadi rekomendasi kami nantinya sekalian dengan hasil dari kunjungan teman-teman Komisi I DPR Aceh ke lapas lainnya untuk dibawa dalam rapat. “Kemudian perlu juga kelonggaran SOP kunjungan dan komunikasi keluarga dan napi di saat ramadhan dan idul fitri walau dalam masa pendemi dimana sulit untuk dikabulkan interaksi tapi jangan kaku yang dapat menimbulkan ledakan kerusuhan dalam LP”, tegas pengacara ini.
Di LP Kelas IIB Lhoksukon terdapat 15 narapidana perempuan yang pada saat pandemi Covid-19 membuat masker. Hasil produksi para warga binaan itu terus bertambah, hingga dapat digunakan oleh banyak orang, tak cuma oleh warga binaan.
“Sejauh ini sudah 300 masker yang diproduksi. Itu selain untuk kebutuhan kita di Lapas,” kata Yusnaidi. Bahan dasar kain disiapkan oleh pihak Lapas dan Untuk pasaran, masker itu dijual Rp 9.000 per buah. Harga itu lebih murah dibanding harga pasar yang dijual seharga Rp 10.000. Meski lebih murah, kualitas yang dibuat para warga binaan tidak kalah dari masker kain beredar di pasar saat ini. Sayangnya, menurut Yusnaidi, keterbatasan alat membuat mereka tak mampu memproduksi dalam jumlah besar.
Sekretaris DPR Aceh, Saiful Bahru di akhir pertemuan menyimpulkan bahwa inti pokok dari kunjungan ini adalah silaturahmi dan sekaligus melihat kondisi lapas di tengah pandemi covid-19. “Apa yang disampaikan tadi baik pembangunan lapas baru akan kami jadikan bahan laporan nantinya dalam rapat-rapat di DPR Aceh. Tolong di jaga tahanan jangan sampai kena virus dan jangan sampai lepas”, harap Pon Yahya akrab disapa.
Pertemuan diakhiri dengan melihat sekilas kondisi Lapas dan photo bersama sebagai tanda sinergisitas antar lembaga. (Myr Pur Mohd)
