BANYUWANGI, Radar-X.net – Beroperasinya kembali Pasar Induk Banyuwangi setelah proses revitalisasi belum sepenuhnya mengakhiri sejumlah aspirasi pedagang. Di tengah proses penataan dan penempatan pedagang yang masih berlangsung, Info Warga Banyuwangi (IWB) mendorong adanya kepastian audiensi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Banyuwangi.
Ketua IWB, Abi Arbain, membenarkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan aksi penyampaian aspirasi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya mendorong agar ruang dialog antara pedagang dan pemerintah segera dibuka.6/10/2026.
“Memang benar, kami akan melakukan aksi. Ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi. Kami berharap komitmen terkait audiensi yang sebelumnya telah disampaikan dapat segera mendapatkan kepastian, sehingga persoalan yang disampaikan para pedagang bisa dibahas secara terbuka,” ujar Abi.
Menurut Abi, pembukaan kembali Pasar Induk Banyuwangi patut diapresiasi. Namun, proses tersebut dinilai perlu diikuti komunikasi berkelanjutan dengan para pedagang.
“Kami menghargai langkah pemerintah dengan dibukanya kembali Pasar Induk Banyuwangi. Namun bagi kami, prosesnya tidak berhenti pada peresmian. Masih ada aspirasi dari pedagang yang perlu didengar dan dibicarakan bersama agar ada kejelasan penyelesaiannya,” katanya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog sehingga berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka dengan mengacu pada data dan kondisi di lapangan.
“Kalau memang ada persoalan, mari kita dudukkan bersama, lihat datanya, dengarkan semua pihak, kemudian cari solusinya. Kami ingin aspirasi pedagang mendapatkan ruang pembahasan yang jelas,” ujarnya.
Penataan Pedagang Dilakukan Bertahap
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Diskopumdag Banyuwangi sebelumnya menyampaikan bahwa proses penataan dan penempatan pedagang dilakukan secara bertahap.
Plt Kepala Diskopumdag Banyuwangi, Heni Sugiharti, mengatakan tahap awal pengoperasian kembali Pasar Banyuwangi diikuti 560 pedagang. Setelah tahap tersebut, Pemkab Banyuwangi akan melanjutkan proses verifikasi dan validasi untuk mengatur pedagang berikutnya.
Pedagang yang belum mendapatkan lapak, kata Heni, akan diupayakan tetap terakomodasi dengan ruang yang tersedia, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Banyuwangi sebelumnya juga menyampaikan bahwa pedagang lama menjadi prioritas dalam proses penempatan. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan pedagang yang selama ini berjualan di pasar tetap terakomodasi.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat persoalan secara utuh. Pemerintah menyatakan proses penataan masih berjalan melalui mekanisme verifikasi dan validasi, sementara IWB mendorong adanya ruang dialog untuk membahas aspirasi pedagang.
IWB Tak Ingin Persoalan Berkembang Menjadi Konflik
Abi menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan terkait Pasar Induk Banyuwangi berkembang menjadi konflik. Menurutnya, audiensi justru dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik. Justru kami ingin ada ruang dialog yang terbuka. Kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik,” tuturnya.
IWB menyatakan akan tetap mengawal aspirasi pedagang dengan mengedepankan data dan fakta di lapangan.
“Yang kami dorong adalah kejelasan. Jika ada persoalan, mari dibahas bersama. Kami akan tetap mengawal aspirasi pedagang secara terbuka dan konstitusional,” pungkas Abi.
Dengan adanya rencana aksi tersebut, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut komunikasi antara IWB, pedagang, dan Diskopumdag Banyuwangi. Terlebih, Pasar Induk Banyuwangi telah kembali beroperasi, sementara proses penataan pedagang masih dilakukan secara bertahap.
Ruang dialog diharapkan dapat menjadi jalan untuk memperjelas berbagai aspirasi yang berkembang sekaligus mencari solusi terhadap persoalan pedagang, sehingga proses penataan Pasar Induk Banyuwangi dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap mengakomodasi kepentingan para pedagang.
