HMII Jember Digasak Pol PP, DPRD Gelar BANMUS

JEMBER – Demontrasi yang dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) Jember, Senin(23/05/2015), kemarin. Terkait aksi tolak tambang desa Silo, Kab. Jember. Yang mana, aksi tersebut mengundang perhatian publik. Karena, saat PMII melakukan orasi dibubarkan oleh Satpol PP dan pihak kepolisian dengan cara anarkis yaitu dipukuli.

Kejadian ini, menuai kontroversi kalangan aktifis Jember. Sehingga di media sosial ramai dukungan terhadap PMII Jember. PMII yang dituduh memulai aksi anarkis terlebih dahulu, merobohkan pagar pemkab Jember. Akhirnya, pihak PMII dipukuli oleh pihak Pol PP dan kepolisian, yang saat itu bertugas mengamankan aksi.

Hari ini, Selasa(24/05/2016), Pukul 08.30 – 12.00 WIB, DPRD Jember bertindak cepat menyikapi persoalan demo PMII, sehingga membuat Badan Musyawarah DPRD Jember(BANMUS), secara mendadak. Dari berbagai elemen yang hadir dalam Banmus PMII, akademisi, Ormas dan LSM juga ikut ber apresiasi atas kejadian pemukulan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya.

Seperti yang dikatakan Kustiono Musri, LSM-MP3, ketidak ketegasan Bupati Jember, terkait penolakan tambang sehingga menyebabkan mahasiswa PMII Jember menggelar Demo penolakan tambang, “Coba Bupati tegas menanggapi persoalan tambang yang jelas kejadian demo ini tidak akan terjadi,” kata Kustiono, yang juga merupakan aktifis senior di Jember.

Ditambahkannya, “Ada apa dengan Bupati Jember?, Demo buruh dia berani menemui pendemo, bahkan mikrofon yang orasi sampek diambil oleh Bupati, dan menjelaskan kepada seluruh buruh. Kenapa saat Demo penolakan tambang, sampai dua kali secara berturut turut Bupati tidak kunjung menemui adik adik PMII,” tambahnya, dengan nada lantang.

Dikesempatan yang sama, Baginda Bagus Hermanto, dari LSM-KPK, melayangkan kekecewaannya terhadap kejadian premanisme oleh pihak Pol PP dan kepolisian, dalam kesempatan ini yaitu ‘BANMUS’ DPRD, kita pastikan jaminan keamanan dan jaminan hukum terhadap PMII cabang Jember. “Apapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak pihak terkait harus diproses tegas secara hukum, jangan sampai PMII di diskriminalisasi,” tandasnya, dengan semangat ber api-api.

Sementara itu, Ayub Djunaedi, Wakil Ketua DPRD Jember, menegaskan, “Kami akan bertindak tegas bagi Satpol PP yang melakukan itu, kami akan segera panggil Kasatpol PP ke komisi A untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian ini,” tegasnya.

Hasil pantauan radar-x.net, kesimpulan hasil dari BANMUS DPRD Jember, 1.meminta Bupati dan DPRD Jember untuk bersama sama menandatangani penolakan tambang emas Silo yang kemudian dikirimkan ke Gubernur Jatim, DPRD Provinsi Jatim, Polres, Dandim dan instansi terkait lainnya, 2. Melakukan lintas koordinasi dengan forpimda guna menindak lanjuti isu-isu yang berkembang. Dalam hal ini, DPRD Jember diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, Ayub Djunaedi, dan David dari partai Nasdem akan segera melakukan koordinasi dengan komisi A. Selesai kesimpulan tersebut, para elemen yang hadir diminta untuk tanda tangan bersama guna menyatakan fakta integritas penolakan tambang dan mengusut tuntas pelaku pemukulan HMII. (rul/basofi)