“Mengingat pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2021 hanya tinggal menghitung bulan. Jika BUMdes merupakan sesuatu yang urgent dan atas desakan masyarakat kemungkinan tidak ada masalah dengan syarat harus melibatkan semua elemen untuk merumuskan dari formulasi pembentukan BUMdes kedepan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama di kemudian hari.” Tegas Joni.
Hal senada disampaikan Ikratul Akbar, bahwa pihak pemdes, BPD dan tokoh harus mampu mendalami dari segi regulasi, managemen, taktis dan teknis dari tujuan BUMdes itu sendiri dengan alasan utama, kenapa BUMdes Sapeken tidak bisa berkembang karena adanya hambatan yang terjadi di desa Sepeken.
“Tentu kita perlu mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga tidak dapat berjalan sesuai tujuan atau harapan yang diharapkan oleh Pemerintah,” ujar Ikratul Akbar.
“Karena tidak ada pemahaman bersama yang kita ketahui, dalam mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga belum tersampaikan dan dirasakan oleh masyarakat, dan ini harus diawali dari pemahaman perangkat desa terutama PJ. kepala desa mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang juga masih belum produktif, dimana kondisi ini dikarenakan selama ini posisi perangkat desa dan kepada desa adalah pelaksana tugas atau sebagai kepanjangan tangan dari segala administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban pada pemerintahan di atasnya.” Terang Akbar.
