BANYUWANGI, RADAR-X.net – Kasus dugaan pemotongan dan pungutan liar dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Bangorejo telah menimbulkan gelombang kritikan masif dari berbagai elemen masyarakat, yang menyoroti kekurangan manajemen, komunikasi, dan transparansi pihak sekolah dalam mengelola dana negara. Minggu 15 Februari 2026.
Ketua Info Warga Banyuwangi, Abi Arbain, menegaskan sikap pihak sekolah terhadap awak media sangat tidak profesional. Meskipun surat klarifikasi telah dikeluarkan pada 13 Februari 2026 untuk membantah tuduhan, kepala sekolah dinilai salah kaprah dengan mengabaikan pesan WhatsApp permintaan konfirmasi dari media.
“Sebagai pengelola institusi pendidikan publik yang menangani dana negara, seharusnya mereka menjawab setiap pertanyaan dengan terbuka dan responsif,” tegas Abi.
Ia menambahkan, ketidakhadiran petugas saat media datang ke lokasi sekolah dan kurangnya sistem komunikasi terstruktur menjadi pemicu munculnya berita tidak terverifikasi serta kesan ada hal yang disembunyikan.
Kritikan juga datang dari Ketua DPC LSM KPK Nusantara, Sugianto. Menurutnya, hanya mengacu pada peraturan hukum belum cukup untuk meyakinkan publik. Sekolah diharapkan melakukan sosialisasi rutin terkait mekanisme penyaluran dana, termasuk menyajikan bukti bahwa dana PIP masuk langsung ke rekening siswa penerima manfaat.
“Kurangnya sosialisasi menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pemahaman publik tentang program yang sangat penting bagi siswa kurang mampu,” ucapnya.
Sementara itu, aktivis senior LSM Penjara Indonesia, Faeko Sulistio, menyatakan bahwa komitmen transparansi yang tercantum dalam surat klarifikasi terkesan hanya retorika. Sampai saat ini, pihak sekolah belum menunjukkan bukti publikasi berkala yang mencantumkan daftar penerima, jumlah dana yang diterima, serta bukti pencairan dana.
“Sekolah seharusnya tidak hanya menyalahkan media, tetapi juga merefleksikan kekurangan tata kelola. Sebagai lembaga publik, tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas pendidikan, tetapi juga akuntabilitas penuh atas setiap dana yang mengalir,” jelas Faeko.
Tak kalah pedas, Ketua Umum LSM Harimau Blambangan, M Yunus Iswahyudi, menyindir keras pihak sekolah yang dianggap lebih sibuk mencari alasan daripada menyajikan bukti kongkrit.
“Apa mereka berpikir masyarakat itu bodoh?! Kalau benar tidak ada yang salah, kenapa takut menunjukkan rekening siswa, bukti transfer, dan daftar penerima secara terbuka? Sikap mereka yang menyembunyikan informasi ini bukan hanya masalah komunikasi, tapi sudah seperti mencoba menutupi jejak kejahatan terhadap anak-anak bangsa yang berhak mendapatkan bantuan ini!,” tegasnya.
“Dana PIP bukan uang saku sekolah atau hadiah yang bisa dipermainkan sesuka hati. Setiap rupiahnya adalah hasil jerih payah rakyat yang harusnya digunakan untuk mengangkat derajat pendidikan anak-anak miskin. Jika ternyata ada yang melakukan pemotongan, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga keji karena menyakiti masa depan bangsa!”, tambahnya.
Sebelumnya, awak media telah berusaha mendatangi sekolah namun tidak menemukan petugas yang bisa memberikan klarifikasi. Setelah itu, konfirmasi via WhatsApp juga tidak mendapatkan tanggapan. Baru dua hari setelah pemberitaan tayang, sekolah mengirim surat klarifikasi dengan tuduhan bahwa pemberitaan dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
Kasus ini menjadi bukti bahwa SMAN 1 Bangorejo perlu melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola, komunikasi, dan transparansi agar kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun. Tak hanya itu, kasus ini juga menjadi sinyal bahaya bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia – jika kebijakan “tutup mata dan tutup mulut” terus dipertahankan, kepercayaan publik terhadap program bantuan negara akan hancur berkeping-keping, dan yang paling dirugikan bukanlah institusi, melainkan ribuan siswa berprestasi yang berhak mendapatkan akses pendidikan layak.
(Tim)
