Tulungagung, Radar-X.net – DPRD kabupaten Tulungagung bersama Bupati resmi menyatakan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan atas perda No.11 tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Graha Wicaksana lantai II DPRD Tulungagung, Selasa (10/6/2025)
Ketua DPRD Tulungagung dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta menjawab dinamika dan kebutuhan pelayanan publik yang berkembang di masyarakat.
“Perubahan Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan penerimaan daerah serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak dan Retribusi,” kata Marsono.
Sementara itu, Bupati Tulungagung juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota DPRD atas kerja keras dalam pembahasan Raperda ini, sinergi ini sangat penting demi optimalisasi pendapatan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Tulungagung.
Bupati Tulungagung juga menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Penyampaian Ranperda ini menjadi bagian dari sirkus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran, neraca, serta laporan arus kas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
Dokumen pertanggungjawaban tersebut selanjutnya akan dibahas dan dikaji oleh DPRD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tela berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.
Dengan adanya kesepakatan dan penyampaian dokumen penting ini, DPRD dan pemerintahan kabupaten tulungagung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(yk)
