Terpisah, Muhlis ketua KPK Nusantara DPC Sampang, angkat bicara bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani zona merah di kabupaten Bangkalan Madura dinilai pincang.
“Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan terlalu gegabah membuat kebijakan, seharusnya kecamatan yang positif zona merah di kabupaten Bangkalan langsung dilakukan pengetatan dan Test swab terlebih dulu, jangan menunggu tersebarnya ke kecamatan lain, kemudian diterapkan se-Madura.” Ucap Muhlis.
“Saya kira kalau langsung diterapkan di kecamatan yang terpapar Covid 19 itu, insya Allah suasana tidak akan kacau seperti ini, kasihan masyarakat Madura dong…!.” Lanjut Muhlis.
Muhlis berharap supaya pemerintah segera memberi solusi atas kondisi Madura saat ini.
Senada diungkapkan H. Tohir ketua LSM JCW kabupaten Sampang, ia sangat kecewa atas kebijakan pemerintah dalam melakukan pengetatan dan penyekatan serta test rapid antigen di beberapa tempat, karena sangat berdampak pada aktivitas masyarakat.
“Kurang lebih sudah dua Minggu dilakukan Penyekatan di Madura, dan dua Minggu itu pula masyarakat merasa resah dan ketakutan, sehingga suasana Madura sangat mencekam, malah dimana-mana isu negatif di kalangan masyarakat semakin menjadi,” Cetus H. Tohir
“Sudah Dua minggu dilakukan operasi penyekatan, hasilnya bagaimana, harga ekonomi menaik dan rakyat gelisah, itu harus dijadikan evaluasi bagi para pemangku kebijakan.” Kata Ba Tohir sapaannya.
H. Tohir Menita kepada Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan, agar mendengarkan semua saran dari para Tokoh di Madura, jangan hanya mengambil kebijakan sendiri-sendiri, karena bisa saja Madura tidak akan kondusif akhirnya, lantas siapa yang bertanggung jawab.
“Jika langkah dengan melakukan Vaksinasi pada masyarakat untuk menjadi terobosan agar memiliki kekebalan tubuh, mengapa harus semuanya disekat dan diperketat serta dilakukan Rapid Test Antigen.” Pungkas H. Tohir (MK/TIM)
