PADANG, radar-x.net – Dalam hitungan beberapa bulan kedepan masyarakat di beberapa daerah akan menentukan pilihannya dengan penuh biaya mahal yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Barat turut tak ketinggalan sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini.
Berbagai promosi atau kampanye politik telah dilakukan oleh para peminat bursa calon pimpinan daerah melalui aneka macam media cetak dan Electronik maupun terjun ketengah-tengah masyarakat secara langsung. Akan tetapi jika melihat fakta berdasarkan pengalaman yang lampau, kebanyakan kepala daerah yang berujung terpilih belum sepenuhnya dapat merealisasikan visi misi dan program yang telah diproklamirkan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi indikator krisis kepuasan dan ketidak percayaan publik kepada calon kepala daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sekjend Lembaga Perlindungan Konsumen Indinesia (LPKI) Dewan Pimpinan Pusat Romi Yufhendra, sebagai salah satu Aktivis Pemuda asal Sumatera Barat yang berdominsil di Kota Padang menyampaikan kepada para calon kepala daerah, ketika terpilih akan pentingnya memprioritaskan realisasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat.
Dikatakannya, banyaknya program Perbaikan Infrastruktur yang cenderung tidak merata hingga kepelosok Daerah sampai Daerah terpencil lainnya masih membutuhkan perhatian khusus. Sebab, salah satu masalah yang menjadi kendala masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah akses perbaikan jalan dan pembangunan lainnya yang berdampak pada hasil dan harga pertanian itu sendiri. Selain dari itu, pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya lapisan masyarakat yang mengimpikan pelayanan prima.
“Jika merujuk pada UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dalam hal ini Gubenur, Wali Kota dan Bupati dituntut dalam memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya. Hal ini relevan dengan kewajiban dan dan tugas kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut,” kata Romi. Selasa, 21/01/2020.
Romi menambahkan, jika calon kepala daerah yang terpilih nantinya hanya sebatas mengumbar visi misi dan program tanpa dibuktikan dengan kerja nyata, dapat dipastikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sebagai pucuk pelayan publik akan semakin meningkat.
“Kedepannya dalam mengawal program unggulan calon Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang terpilih saya berharap kepada rekan-rekan Aktivis LSM, ORMAS, WARTAWAN, Organisasi Kepemudaan serta seluruh lapisan masyarakat dapat saling senergik dalam mengawal keberlangsungan program unggulan yang menjadi prioritas calon kepala daerah Khususnya Sumatera Barat yang terpilih agar terciptanya realasi sistem demokrasi yang sebagaimana kita cita-citakan,” jelas Romi penuh harap. (Hen)
