Satma LSM KPK Nusantara DPD Riau Dengan LBMN Tegaskan Tidak Ada Unsur Politik

PEKANBARU, Radar-X.Net – Lagi-lagi Kantor Kejaksaan Tinggi Riau yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman, Pekanbaru didatangi puluhan mahasiswa dan masyarakat pada Senin (31/7/2017) siang.

Pasalnya, Kantor Kejaksaan tersebut di datangi Satma Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM KPK Nusantara) DPD Riau, yang berkolaborasi dengan Laskar Boedak untuk mendesak Kejati Riau mengambil sikap terkait persoalan Dana Tidak Terduga (DTT) untuk keperluan bencana tahun 2012 sebesar Rp10,9 miliar, yang dianggarkan di APBD Pelalawan tahun 2012.

Sapala Sibarani, selaku Ketua Satma LSM KPK Nusantara DPD Riau, ketika dikonfirmasi RADAR-X mengatakan, bahwa kolaborasi ini untuk mengusut ijazah palsu, rekening gendut, hingga indikasi keikutsertaan illegal logging, yang kala itu Bupati Pelalawan (Haris) menjabat sebagai Ketua DPRD dan menjadikan Bupati Pelalawan tahun 2014 (Tengku Azmun Jaafar) sebagai pesakitan.  

“Matinya pergerakan suatu mahasiswa untuk mengkritisi pemerintah, maka ini akan menjadi rasa lega pada pemerintah, coba kita ingat masa-masa aktif mahasiswa yang langsung sidak ke jalan, setidaknya akan memberi simpatisan pada masyarakat,” Kata Sapala Sibarani setelah usai melakukan unjuk rasa.

Sapala Sibarani menjelaskan, bahwa dirinya merasa terpanggil dalam kolabirasi aksi damai yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Riau.

“Persoalan korupsi seakan akan menjadi pencarian hidup di Riau ini, dan kami bisa dilihat secara kasat mata. Bahwa, semakin banyaknya pejabat negara khususnya eksekutif di Riau ini yg melakukan hal itu.” Jelas Sapala.

Yang menjadi kritisan Satma LSM KPK Nusantara DPD Riau adalah, apakah selama ini pejabat yudikatif dalam hal kepolisian, jaksa, hakim, masih enggan atau takut menjebloskan para koruptor.

“Ingat semua pejabat negara ini sudah mendapat jatah dalam arti upah dari uang negara, namun rakyat khususnya masyarakat Riau masih belum puas dengan kinerjanya, komitmen kami kedepan akan mengadakan social kontrol dalam penegakan hukum, berani korupsi berani masuk bui.” Tegas Sapala.

Didalam aksi kolabari tersebut LBMN juga membagikan pernyataan sikapnya sebagai berikut; 

1.Kejati Riau tidak perlu takut melakukan pemanggilan serta penahanan terhadap Bupati Pelalawan atas dugaan korupsi dana APBD Pelalawan tahun 2012 sebesar Rp.10,9 Milyar dan raib sebesar Rp 9 Milyar.

2.Kejati Riau harus transparan, accountable, profesional, proposional dalam menangani proses hukum Bupati Pelalawan dan kroni kroninya.

3.Berdasarkan bukti surat keterangan hasil ujian SKHUN paket c setara SMA tertanggal 31 juli 2008, bila dihubungkan dengan bukti ijazah No 09 PC 1 000627 tanggal 21 juli 2008 atas nama H.M Haris. Kejanggalan ini dikarenakan  tanggal yang bersangkutan mengikuti paket C setelah ijazah dikeluarkan berdasarkan laporan di mabes polri tercatat september 2011, lalu LP TBL/439/XI/2010 Bareskrim tanggal 5 november 2010 maka diharapkan Kapolda Riau dan Kejati Riau bisa memberikan kejelasan hukum atas persoalan hukum yang dimaksud.

4. Jika tuntutan ini tidak direalisasikan dan diimplementasikan oleh aparat hukum negeri lancang kuning dalam hal ini Kapolda Riau dan Kejati Riau maka kami akan melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar lagi demi “equality before of the law”.

Sapala Sibarani menambahkan bahwasanya dirinya ingin serius memanfaatkan background almamaternya sebagai mahasiswa untuk mengadakan kritikan kepada pemerintah yang bekerja tidak sesuai tujuan masyarakat, karena itu merupakan tugas mahasiswa sebagai control sosial.

Ketika wartawan radar mempertanyakan apakah aksi ini ada kaitannya dengan politik, mengingat Bupati Pelalawan H.M. Haris bakal maju menjadi Calon Gubernur Riau tahun 2018 nanti, Sapala menjawab dengan tegas, bahwa aksi kolaborasi ini murni untuk menegakan supremasi hukum dan tidak ditunggangi oleh lawan politik manapun. (Mulya)