RUU Hak Atas Tanah Adat Akan Jadi Prioritas DPD RI

- Penulis Berita

Minggu, 4 Februari 2018 - 05:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RUU Hak Atas Tanah Adat Akan Jadi Prioritas DPD RI

BANDA ACEH, radar-x.net – Berdasarkan evaluasi prolegnas rancangan undang-undang hak atas tanah adat akan menjadi prioritas dan insya Allah rancangan akan disahkan.

Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Rafli Kande, pada kegiatan Focus Group Discussion Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang tentang Hak Atas Tanah yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kriyad Hotel Banda Aceh, Kamis (01/02/2018).

Munculnya rancangan undang-undang ini DPD RI merupakan insiatif dari DPD RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“RUU ini harus kita perjuangkan Karna sudah dirancang 2015 lalu. Ini menjadi prioritas hak-hak adat pada tanah ini sangat penting UUD ini. Bila ini sudah disahkan penegakan hukum akan semakin kuat. Dari perjalanan panjang, kita melihat bahwa regulasi tentang hak atas tanah ini sudah sangat penting. Karna kenapa? Hukum mengatur secara spesifikasi secara khusus undang-undang ini menjadi landasan yang kuat. Tapi bila ini sudah disahkan nantinya Undang-undang terkait tentang hak atas tanah adat ini, harapan kita bagaimana Undang-undang tersebut bisa terealisasi dengan baik,” ungkap Rafli.

Baca Juga:  Jalin Soliditas, Polres Bondowoso Buka Bersama Forpimda Dan Jajaran TNI Polri

Dalam artinya, kata Rafli, hukum terkait pengelolaan tanah adat akan semakin kuat. Kita sudah melihat kondisi di daerah dengan mudahnya tanah adat dicaplok oleh segelintir orang sehingga aturan hukum berupa Undang-undang sangat penting. Sebagai salah satu anggota DPD RI, saya dari panitia perancang undang berinisiatif mengajak teman-teman DPD RI tuk datang ke Aceh dan mendapatkan input-input yang produktif sebagai kekuatan referensi undang-undang tersebut nantinya,” tambah Rafli yang memfasilitasi kehadiran PPU DPD RI ke Aceh.

Nah, lanjut Rafli, ini nantinya akan menjadi bahan referensi untuk memperkuat undang-undang ini. Bila undang-undang ini sudah disahkan ini menjadi momentum yang berontasi Kepada masyarakat, umat adat diseluruh penjuru Indonesia.

Masih kata Rafli, Program regulasi secara ini spesifik di daerah Aceh khususnya harus ada izin HGU, izin perkebunan akan menjadi rujukan utama di sektor perkebunan, sehingga tidak ada lagi tanah adat yang dirampas perusahaan.

“Kita dari DPD RI akan terus memperjuangkan hak masyarakat atas tanah adat di Aceh. Alhamdulillah, anggota panitia perancang undang-undang DPD RI mendapat referensinsi dan informasi yang sangat lengkap dari narasumber dan peserta. Informasi ini nantinya akan di bawa ke Jakarta untuk melengkapi tentang rancangan undang-undang,” tambahnya.

Baca Juga:  Mickel Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Angkat Bicara Terkait Rusaknya APK

Turut hadir acara diskusi tersebut, Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh Taqawaddin, ketua Banleg DPRA Abdullah Saleh, rektor universitas Muhammadiyah, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sejumlah tamu lainnya dari elemen sipil. (Muhammad)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Giat Tes Urine Untuk ASN
Pj. Nizhamul Ikuti Rakor Inflasi Daerah 2024 Secara Virtual
Membangun Daerah Diperlukan Komitmen Bersama dan Masyarakat
Pelatihan STRATEGI PENCEGAHAN dan TEKNIK INVESTIGASI KEJAHATAN DALAM PERUSAHAAN
Imanudin Sambut Baik Bantuan Hewan Qurban dari Pemrov Kalteng
Pj. Bupati Batu Bara Hadiri Baksos Alumni AKABRI 94
Monitoring Aku Hatinya PKK, Tim Penilai Provsu Kunjungi Desa Kwala Gunung
Oknum Kuwu Desa Sukagumiwang Penuhi Panggilan Polisi atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Wartawan
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 00:33 WIB

Membangun Daerah Diperlukan Komitmen Bersama dan Masyarakat

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:33 WIB

Pelatihan STRATEGI PENCEGAHAN dan TEKNIK INVESTIGASI KEJAHATAN DALAM PERUSAHAAN

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:19 WIB

Oknum Kuwu Desa Sukagumiwang Penuhi Panggilan Polisi atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Wartawan

Selasa, 11 Juni 2024 - 01:12 WIB

Anggota DPRD Imanudin Apresiasi Launching Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 18:35 WIB

Menindaklanjuti Permintaan Masyarakat Desa Kemirian: Camat Tamanan Gelar Pertemuan Bahas Proses PAW

Minggu, 9 Juni 2024 - 18:00 WIB

Kades Kuning II Bungkam Terkait Kegiatan Desa Tahun 2022 dan 2023

Minggu, 9 Juni 2024 - 14:00 WIB

Masyarakat Pamekasan Berharap, Achmad Baidowi Maju di Pilkada 2024

Sabtu, 8 Juni 2024 - 23:54 WIB

Doni Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Sukseskan Pilkada 2024

Berita Terbaru

Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Giat Tes Urine Untuk ASN

Sabtu, 15 Jun 2024 - 00:24 WIB

Pemerintahan

Pj. Nizhamul Ikuti Rakor Inflasi Daerah 2024 Secara Virtual

Jumat, 14 Jun 2024 - 23:18 WIB