 |
| Foto : Harry, |
JEMBER – Salah satu dari 22 Program Bupati Jember, yaitu Pendidikan Gratis hingga tingkat SMA dan ini juga sesuai dengan program Pemerintah Pusat. Masyarakat banyak berasumsi tentang pendidikan gratis karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang menerapkan uang sekolah dengan istilah sumbangan, iuran, infak dll. Melihat hal ini, Relawan Jember Peduli (RPJ) mengelar Diskusi Panel dengan tema Bedah Potensi Menuju Pendidikan Gratis dengan nara sumber Drs. Subadri Habib dari Dinas Pendidikan Jember, Isa Mahdi Anggota Komisi D DPRD Jember dan Praktisi Pendidikan, di Aula MAN I jember, Kab. Jember. sabtu (19/03/2016).
Drs. Hari Subagio, M.si. Ketua RPJ menyampaikan dalam sambutanya; Relawan Jember Peduli (RPJ) Merupakan organisasi Sosial yang berpihak
pada Masyarakat yang miskin, termasuk untuk Kesehatan, Pendidikan, itu
yang harus di perjuangkan. Kita organisasi Independen yang sudah punya
jaringan hingga ke pelosok Desa. Seharusnya Iuran, Sumbangan , Infak sudah tidak ada lagi, Kami dari RPJ mengelar Panel Diskusi untuk me-mediasi antara Masyarakat dan Pemerintah. Bagaimana sih sebenarnya Pendidikan Gratis itu, biar masyarakat nanti tidak bertanya-tanya lagi. “terangnya.
pada Masyarakat yang miskin, termasuk untuk Kesehatan, Pendidikan, itu
yang harus di perjuangkan. Kita organisasi Independen yang sudah punya
jaringan hingga ke pelosok Desa. Seharusnya Iuran, Sumbangan , Infak sudah tidak ada lagi, Kami dari RPJ mengelar Panel Diskusi untuk me-mediasi antara Masyarakat dan Pemerintah. Bagaimana sih sebenarnya Pendidikan Gratis itu, biar masyarakat nanti tidak bertanya-tanya lagi. “terangnya.
Masyarakat masih banyak yang bertanya, apakah memungkinkan Sekolah gratis? Masih, “kata Hari. “Sekolah Gratis masih mungkin, tadi sudah disampaikan oleh Habib Isa dari Komisi D, akan ada pengiritan-pengiritan, anggaran ekstra yang digunakan Dinas Pendidikan seperti rapat-rapat, kegiatan upacara, honor-honor yang tidak ada gunanya karena dalam 1 tahun ada pemborosan sebesar 100 M. Biaya itu sangat besar sekali, biaya itu bisa digunakan untuk dunia pendidikan sehingga kemungkinannya, APBD mampu untuk membiayai Sekolah gratis, sangat memungkinkan. ”Tegas Hari.
Perlu ada pemotongan-pemotongan aggaran yang tidak ada gunanya, begini seorang Pengajar bekerja dari jam 7 sampai jam 14.00, dari jam 14.00 kalau ada kegiatan di sekolah di dalam instansinya seharusnya sudah tidak ada honor lagi dan sebagainya, karena tenaga kerja Yang PNS itu sudah 2 kali gajinya, jadi sistemnya harus di ganti lagi. Anggaran yang tidak perlu bisa dipangkas seperti, Honor Guru atau PNS saat menjaga ujian, mereka kan sudah dapat Gaji Kenapa harus dapat Honor lagi, inikan pemborosan. Anggaran ini bisa di masukkan dalam dunia pendidikan. Dana- dana dari pemerintah itu sudah sangat banyak, seperti dana DAK dana BOS, PIP perlu dimanage lagi bagaimana dana-dana ini bisa sampai pada tujuan dan efektivitasnya, tidak digunakan yang tidak ada manfaatnya, harus sesuai Asas manfaat. ”imbuh Hari. (herry)
