TULUNGAGUNG, RADAR-X.net – Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, sampaikan anggaran LKPJ Akhir Tahun 2022 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan LKPJ Bupati Tulungagung Akhir Tahun Anggaran 2022.” Kata Maryoto.
Bupati Maryoto menjelaskan, secara ringkas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, dapat saya sampaikan melalui Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;
Indikator pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 dan masuk pada kategori TINGGI. IPM Kabupaten Tulungagung diatas IPM Nasional sebesar 72,91. Hal ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia.
Indikator ke dua, Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53% dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22%, atau naik sebesar 1,69%.
Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, yaitu dari 40.166,67 Trilyun Rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 44.133,48 Trilyun Rupiah pada tahun 2022, atau naik sebesar 3.966,81 Trilyun Rupiah.
Dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi paling besar yaitu mencapai 23,44%. Kontribusi terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,72% dan terbesar ketiga adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,62%. Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktifitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak ikutan (multiplier effect) yang cukup besar.
Indikator ke tiga, Tingkat Kemiskinan, dari sebesar 7,51% pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71% pada tahun 2022, atau turun sebesar 0,8%.
Angka kemiskinan ini berada dibawah Angka Kemiskinan Nasional yaitu 9,57% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49%.
Sejalan dengan penurunan kemiskinan makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94%, pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0%.
Indikator ke empat, adalah Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Berkualitas, yang mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan persampahan. Pada tahun 2021 prosentasenya sebesar 52,40% dan meningkat menjadi 55,35% di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 sebanyak 150 desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas.
Indikator kelima, adalah Indeks Birokrasi Reformasi. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah sebesar 68,74 yang masuk kriteria nilai BAIK.
“Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Mulia”, dimana visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yang lebih spesifik dan langsung mengarah kepada urusan yang secara nyata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Papar Bupati.
Bupati menambahkan, Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing misi akan saya sampaikan sebagai berikut ;
Misi Pertama, Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing
Ditujukan untuk mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Inklusif artinya seluruh lapisan masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan.
Keterjangkauan akses ditunjang oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata. Harapannya, tercipta masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing. Di Bidang Pembangunan SDM, dalam rangka meningkatkan peran, akses dan partisipasi perempuan, anak dan disabilitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan musyawarah tematik yaitu Rembuk Stunting dan Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (MUSPADI) secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten.
Di samping itu program prioritas lainnya yakni peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar; pemberian insentif pendidik PAUD; Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pembangunan Rumah Sakit Campurdarat dan telah diresmikan pada tanggal 20 Pebruari 2023; serta Gerakan Terpadu Berantas Stunting (Gerdu Beranting).
Misi Kedua, Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Kearifan Lokal Dan Potensi Daerah Ditujukan untuk mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi daerah.
Fokusnya adalah hilirisasi potensi daerah dengan memprioritaskan program-program antara lain ; Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain untuk pengembangunan prasarana di Pantai Pacar di Desa Pucanglaban; serta kolaborasi dengan investor untuk pengembangan Pantai Midodaren di Desa Besuki. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan produksi tanaman pangan, perkebunan dan holtikultura.
Peningkatan produksi hasil peternakan dengan memberikan vaksinasi terhadap hewan ternak agar terhindar dari wabah PMK; pembangunan Puskeswan di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Sendang, serta Renovasi Puskeswan di Kecamatan Campudarat, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Rejotangan. Sedangkan program yang lain yaitu Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengembangan Koperasi dan UMKM, dan Penyediaan Distribusi Perdagangan.
Misi Ketiga, Pengentasan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat
Ditujukan untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, dan penguatan usaha mikro.
Program-program unggulan yang dilaksanakan antara lain Penanganan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diantaranya melalui Program Asisten Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA), Pemberian Bantuan Langsung Tunai, mendorong distribusi jaminan sosial tepat waktu serta tepat sasaran, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; pergerakan ekonomi lokal dan program pro rakyat lainnya.
Misi Keempat, Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
Pembangunan di bidang infrastruktur diarahkan dalam rangka pemerataan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Secara bertahap diharapkan seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung akan terlayani infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas yang mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan layak huni dan persampahan.
Upaya tersebut didorong melalui pelaksanaan program program prioritas yang diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman serta Program Pengelolaan Persampahan.
Sementara itu terkait dengan keberadaan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Tulungagung seperti Jalan Lintas Selatan (JLS) dan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, segenap elemen Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya memberikan dukungan penuh dan fasilitasi demi terciptanya suasana kondusif dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Misi Kelima, Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Profesional, Dan Transparan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat
Ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang berlandaskan prinsip Good, Clean, and Innovative Governance. Program-program unggulan yang dilaksanakan antara lain; Percepatan Reformasi Birokrasi dengan Penerapan e-Government, e-Government, dan Penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Demikian uraian ringkas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2022. Memperhatikan capaian berbagai indikator kinerja yang sudah saya sampaikan di atas, hal tersebut terwujud berkat kerjasama serta sinergi yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, DPRD, masyarakat dan dunia usaha sehingga berbagai dinamika dan permasalahan yang terjadi dapat direspon dan ditekan seminimal mungkin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Tulungagung yang Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto.
“Oleh karena itu pada kesempatan ini pula saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama ini. Ke Depan mari kita tingkatkan kinerja bersama karena masih banyak yang harus dikerjakan.” Papar Bupati.
Akhirnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, kami sampaikan selamat bekerja dan terima kasih atas perhatiannya.
(tri)
