Aceh Tenggara, Radar-x.net – Pj. Sekda Aceh Tenggara, Yusrizal ST membuka rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2025 di Aula Bappeda, Jumat, 1 Maret 2024.
Kegiatan itu dihadiri Perwakilan Ketua DPRK Agara, Dandim 0108 Inf. Letkol. Mohammad Sujoko, Perwakilan Kapolres Aceh Tenggara, Perwakilan Kajari, Wakil Ketua MPU Tgk.Baharuddin Numbur, Ketua MAA Thalib Akbar, Mantan Bupati Aceh Tenggara H.Syahbuddin, BP, Ketua Partai Aceh Kab.Agara/ anggota DPRA Yahdi Hasan Ramud.
Selain itu hadir juga Kepala Bappeda Syahroel Desky, Kadis Sosial Bahagia Wati, Kadis PUPR Sadli Desky, Kadis Perhubungan Jamrin Desky, Kadis Syariat Islam M. Iqbal Selian, Kadis Perkimtan Mohd. Asbi, Kadis Pertanian Riskan, Kadis Parpora Bakri Saputra , Kadis Indagnaker Rahmad Fadli, Plt. Kadis Kesehatan, dr. Heri Al Hilal Kepala Bank Aceh Kepala BPS Agara, Raja Maulana, Doni Rachman, Perwakilan Ibu Ketua TPPK, camat dan tokoh masyarakat.
Pada pembukaan rapat tersebut Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir. MSi yang diwakili Pj. Sekda Yusrizat, ST dalam sambutannya mengatakan pada saat ini kita berada dalam era revolusi industri dimana gerakan ini untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang efektif serta efisien kepada masyarakat.
“Telah ditetapkan program dan kegiatan RPJM dan Renstra yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu yang akan diukur dan dievaluasi capaian kinerjanya seberapa jauh sudah pelaksanaan dan programnya,” terang Pj. Sekda.
Di akhir sambutanya Yusrizal berharap semua stakeholder dan forkopimda serta tokoh masyarakat dan instansi vertikal diminta masukan dan saran dari mereka terhadap rancangan awal ada 12 usulan dan permasalah menjadi 10 prioritas menjadi dasar pelaksanaan kegiatan 2024 mendatang dan agar berkomitmen dalam menegakkan tertib anggaran, transparan dan akuntabel yang akan selalu mengevaluasi kinerja OPD berdasarkan RPD dan dokumen perencanaan lainnya.
Selanjutnya, Yusrizal juga mengimbau dalam pelaksaan pemerintahan ini kedepannya harur berkomitmen dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
