SAMPANG, RADAR-X.net – Ketidakhadiran Sudirman, Penjabat (Pj) Kepala Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, dalam rapat resmi yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tolang, menuai sorotan tajam.
Sudirman dinilai tidak bertanggung jawab dan terkesan menghindar dari tugas pokoknya sebagai pemimpin desa.
Ketidakhadiran Sudirman dalam rapat penting tersebut memicu kekecewaan mendalam dari jajaran BPD. Padahal, sebelumnya Sudirman sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Namun pada hari pelaksanaan, ia mendadak beralasan harus mengantar anak yatim ke Pendopo Bupati Sampang. Sebuah alasan yang dianggap tidak logis karena acara BPD dijadwalkan pada pukul 09.00 pagi, sedangkan agenda santunan anak yatim di Sampang berlangsung siang hari.
“Kami merasa sangat dikecewakan. Sudirman sudah menyanggupi untuk hadir, tapi justru mangkir dengan alasan yang tidak bisa diterima akal sehat,” tegas H. Subairi, Wakil Ketua BPD Tolang, kepada media ini, Kamis (08/05/2025).
Subairi menilai ketidakhadiran Sudirman, Pj Kades Tolang mencerminkan sikap tidak serius dan ketidakprofesionalan Sudirman dalam mengemban amanah sebagai Pj Kades. Ia juga menuding bahwa Sudirman tidak aktif menjalankan tugasnya di lingkungan Pemerintah Desa Tolang.
Tak hanya itu, BPD juga menyoroti sikap Sudirman yang dianggap cenderung memihak dalam penempatan Balai Desa, yang saat ini berada di lokasi tidak netral dan diduga berbau kepentingan politik.
“Balai Desa harus berada di lokasi netral, bukan di rumah mantan kepala desa atau orang yang dianggap sebagai mentornya. Ini demi menjaga kondusifitas dan keadilan di desa,” ujar Subairi.
Lebih lanjut, BPD Tolang meminta Sudirman tidak semena-mena dalam mengganti perangkat desa. Pergantian harus mengacu pada aturan yang berlaku, bukan berdasarkan selera pribadi atau faktor kedekatan.
“Jangan asal comot orang. Semua ada aturannya. Ini bukan main-main, jangan sampai ada pergantian perangkat desa secara sepihak,” ucap Subairi.
Ia juga memperingatkan agar Sudirman bersikap transparan dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, pengelolaan dana tersebut harus jauh dari praktik manipulatif dan korupsi.
“Tidak boleh ada permainan dalam dana desa. Kami akan terus mengawasi. Jika ada penyimpangan, kami tidak segan membawa ke ranah hukum,” ujarnya.
Sudirman sendiri saat diwawancarai media mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa ketidakhadirannya murni karena harus mengantar anak yatim ke Pendopo Sampang.
“Saya ngantar anak yatim, berangkat pagi sekitar pukul 08.00. Jadi tidak hadir dalam rapat tersebut,” tegasnya.
(Faris)
