Sebelumnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di UPT KPH Wilayah II Pematang Siantar yang menaungi Tiga kabupaten dan Dua Kotamadyah yaitu, Batu Bara, Sergai, Simalungun, Pemko Tebing Tinggi dan Pemko Siantar.
“Awalnya kami ingin mengetahui dulunya permasalahannya tentang pembangunan rehab jalan usaha produksi, memang seperti yang dibicarakan pimpinan tadi terkait kajian, terkait dengan Permen LHK Nomor P.13 tahun 2020, disitu bisa kita kompirmasi desa Gambus Laut dan Perupuk itu memiliki kelompok Tani Hutan Cinta Mangrove yang sudah mempunyai izin HKm yang di terbitkan dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2018 dengan luas 456 Hektare itu mencangkup dua desa, “ terang Tahuk Roy Martin UPT, KPH, Wil II Pematang Siantar.
Dikatakan Tahuk, kelompok tani hutan cinta mangrove sebanyak 142 orang itu pun mewakili dua desa ini yang mengajukan izin HKm dan baru itu dari desa Perupuk ataupun desa Gambus Laut. Jadi awalnya kemarin memang setiap kegiatan kelompok tani hutan itu harus memberikan laporan kepada kita sebagai kesatuan pengelola hutan KPH Wilayah Dua Siantar.
“Seperti yang kita ketahui memang dari kelompok tani hutan, awal bulan September 2020 ada menyampaikan kegiatan pembangunan untuk jalan kerambah kerang, kalau permasalahan awalnya mau di buat di Gambus Laut atau di Perupuk kita tidak mengetahui, Cuma yang di sampaikan sama kita akan di buat di pantai Sejarah,“ ujarnya.
Tahuk juga menyebutkan, terkait penebangan bakau pasti ada, dari hasil peninjauan lapangan itu pun bisa kita lihat di lokasi masih ada bekas tebangan tersebut, itu tidak kita pungkiri karena setiap pembangunan pasti ada yang dikorbankan. Cuma hitungannya tidak sampai acuannya seribu pohon, karena yang di usulkan ke kita rancangan bangunannya 2×200 meter yang masuk dalam kawasan hutan hanya 2×100 meter, selebihnya itu sudah masuk perairan dan sudah di luar kawasan hutan.
“P.13 tahun 2020 tentang pembangunan sarana prasarana kawasan hutan istilahnya di perbolehkan menebang bakau dengan catatan kegiatan pembangunan sarana prasarana dengan tidak mengambil bahan-bahan dari hutan yang di maksud, dengan begitu hasil penebangan kita sampaikan kepada kelompok tani hutan maka di manfaatkan, jangan di ambil biarkan saja disitu,“ tandas Tahuk.
Dari RDP tersebut dapat kesimpulan yang disampaikan wakil Ketua DPRD Batu Bara, ada skala prioritas yang untuk kita patuhi regulasi dalam pengkajian studi pelayanan yang telah di sampaikan oleh Dinas Perikanan maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, memang untuk pembangunan rehabilitasi jalan produksi di pantai Sejarah adalah skala kecil yang tidak memerlukan kajian dan studi pelayanan baik itu dinas Perikanan selaku pos anggaran dan pengembang.(Ham)
