Pemecatan Ketua RW terus Bergulir, Bupati Diminta Turut Jadi Tergugat

- Penulis Berita

Rabu, 14 Februari 2018 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemecatan Ketua RW terus Bergulir, Bupati Diminta Turut Jadi Tergugat

BANYUWANGI, radar-x.net – Keputusan kontroversial namun memberi ruang lebih luas penggugat menambah jumlah tergugat hingga pihak level tertentu terjadi pada kasus gugatan perdata no.115/pdt.G/2017.

Hal ini menyusul majelis hakim PN Banyuwangi yang diketua Saptono SH, Kamis (8/2/2017) sore lalu, menyatakan gugatan penggugat dalam perkara itu tidak bisa diterima karena salah satunya tidak mencantumkan Bupati Banyuwangi sebagai tergugat.

Bahkan hakim menilai gugatan yang sudah mencantumkan teergugat lain termasuk mantan Lurah Singonegaran Ahmad Subhan, Babinsa (Serda Dardiri Nurdin). Kamtibmas (Bripka Slamet Adi Perdana) sebagai tergugat belum mencukupi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Majelis Hakim menilai atasan Kantibmas dan Babinsa masing-masing tergugat itu harus di jadikan pula jadi tergugat.

“Kenyataan pertimbangan putusan Majelis Hakim seperti itu, pak Bupati, Dandim Kapolres harus dimasukkan dalam pihak jadi tergugat,” kata salah satu kuasa hukum Ikbal SH, kepada wartawan yang menunggu di PN Banyuwangi.

Menurut Ikbal keputusan itu juga kontroversial mengingat obyek perkara adalah surat keputusan Lurah Singonegaran Ahmad Subhan yang sudah dibatalkan.

Baca Juga:  Misi Pekerja Sosial Masyarakat Di Gampong Matang Sijuek Timu Selesai

“Yah kontroversial juga, di Pengadilan Negeri dan di PTUN kan obyeknya sama dan diyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya sebelumnya. Nah makanya kita menggugat pihak yang terlibat dalam masalah itu,” jelas Ikbal, Jumat (09/02/2018).

Seperti diketahui, Nama baik PNS sebagai layanan tercoreng akibat ulah Achmad Subhan saat menjabat Lurah Singonegaran melakukan persekongkolan .

Subhan terjebak ikut memainkan managemen konflik untuk kepentingan ilegal Oknum PNS PU Binamarga Asmui dan ditunggangi nuansa politik memberhentikan Ketua RW 3 Krajan Singonegaran hanya gara-gara merekomendasi usulan kebutuhan lapangan olahraga masyarakat yang tidak jauh dari bangunan yang akan digunakan untuk Rumah dinas Korek air dan rumah Pantau Sungai kalilo.

Sementara lapangan olahraga satu-satu masyarakat dikomersialkan untuk digunakan gantangan burung berkicau oleh Asmui diduga masih kerabat dekat kantibmas Singonegaran waktu itu.

Tak mau diperlakukan semena-mena ketua RW setempat yang juga aktivis itu Hayatul Makin menggugat hingga di PTUN.

Gugatan telah diputus, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 8 Maret 2017 lalu, menyatakan surat pemberhentian dilakukan Lurah Singonegaran yang ditanda tangani oleh Babinsa, Kantibmas dinyatakan tidak sah.

Baca Juga:  " Jams Bond " Lebur Dalam Cinta Al-Mustafa S.A.W.

Dalam sidang terungkap bahwa pemberhentian itu akibat sikap Asmui ketua peguyuban burung yang mengalihfungsikan pengguna lapangan yang masih area tanah untuk komersial burung berkicau.

Begitu pula dalam sidang juga terungkap surat dinas pengairan selaku pemilik lahan memerintahkan untuk mengosongkan karena tanpa ijin dan melanggar garis sempadan, namun surat tertanggal 31 Oktober 2017 itu hingga kini tidak digubris.

Hasil sidang PTUN yang kini berlanjut gugatan perdata di PN Banyuwangi menempatkan Asmui sebagai tergugat, senentara Subhan (kini mutasi di Kelurahan kepatihan sebagai tergugat satu disusul Babinsa (Serda Dardiri Nurdin). Kamtibmas (Bripka Slamet Adi Perdana).

“Begini mas, itu masalah lama gak pernah diselesaikan. Kalau pemerintah tidak taat terhadap aturan, terus masyarakat harus taat pada siapa.? Saya dulu sarankan gantian saja menggunakan, eee…! saya kok dibeginikan, bagi saya ketika tidak ada niat baik, teror dijalankan untuk hal yang tidak benar, maka hukum adalah tempat mengurai permasalahan biar jelas, tidak mencari-cari kebenaran untuk diri sendiri,” kata mantan ketua RW Hayatul Makin. (Dafid/Tim)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Dewan Dorong Peningkatkan Sarana Prasarana
Terjadi Dugaan Pelanggaran, Ketua Koordinator PKBM Banyuwangi Bungkam
Membingungkan Publik, Pernyataan Berbeda Antara AMMBLAS dan Sodiq
“Kompak” Kapolsek Prenduan bersama Forkopimcam  Pragaan, Hadiri Pembukaan Health Education Ecohap
DPRD Mura Ajak Sukseskan Upaya Penurunan Stunting
Legislator Ajak Lestarikan Budaya Lokal dan Generasi Pemuda
Dukung Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pj. Bupati Nizhamul Hadiri Pembukaan TMMD
Digandang Bakal Rebut Kursi Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:49 WIB

Membingungkan Publik, Pernyataan Berbeda Antara AMMBLAS dan Sodiq

Kamis, 22 Februari 2024 - 01:07 WIB

“Kompak” Kapolsek Prenduan bersama Forkopimcam  Pragaan, Hadiri Pembukaan Health Education Ecohap

Rabu, 21 Februari 2024 - 23:48 WIB

DPRD Mura Ajak Sukseskan Upaya Penurunan Stunting

Rabu, 21 Februari 2024 - 23:39 WIB

Legislator Ajak Lestarikan Budaya Lokal dan Generasi Pemuda

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:19 WIB

Dukung Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pj. Bupati Nizhamul Hadiri Pembukaan TMMD

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Digandang Bakal Rebut Kursi Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya

Senin, 19 Februari 2024 - 22:38 WIB

Program Pemerintah Harus Memprioritaskan Aspirasi Masyarakat

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:25 WIB

Dewan Minta Pemkab Mura Tingkatkan SDM Masyarakat Lokal

Berita Terbaru

Daerah

Sat.PolPP Pamekasan, Kembali Tertibkan PKL

Jumat, 23 Feb 2024 - 12:52 WIB

Pendidikan

Kabupaten Indramayu Cetak Generasi Qur’ani Hebat

Jumat, 23 Feb 2024 - 11:33 WIB