BONDOWOSO, RADAR-X.net – Dengan adanya program bantuan pembangunan Rumah Layak Huni menjadi beban masyarakat. Pasalnya, dana anggaran tidak sesuai dengan bangunan yang seharusnya selesai secara finishing.
Ironisnya, dana tidak memadai sehingga orang yang mendapat bantuan tersebut dibebani untuk membiayai penyelesaian pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga tidak kondusif.
Bantuan tersebut, untuk pembangunan masyarakat tidak mampu (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni, dibantu pembiayaan oleh pemerintah supaya pembangunan di kalangan masyarakat desa merata dan layak dihuni atau ditempati, kelihatan maju pembangunan di Desa-desa pemerintah menyesuaikan antara pembangunan dengan pemberdayaan sama-sama berkembang.
Menurut ZAKY selaku kepala keluarga yang menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengatakan, dirinya tidak merasa bangga karena masih terbebani dengan pembiayaan rumah ini.
“Bukannya dibantu malah saya harus menghabiskan uang sepuluh juta untuk membelikan bahan kekurangannya,” ujarnya kepada awak media. Kamis (23/05/2024), Desa Kemirian Mojo Tamanan Bondowoso.
Saiful Bahri selaku DPRD kabupaten juga mengatakan, pihaknya juga mendapatkan bantuan BSPS dari kabupaten anggaran Rp.17 juta.
“Tapi pembangunan saya sempurna selesai sampai finishing tidak kekurangan bahan apapun, pendanaan sesuai dengan pembangunan yang saya kerjakan”. Ujarnya.
Kini di kemirian mojo menjadi sorotan publik, kegiatan (BSPS) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, anggaran 20jt masih kekurangan bahan atau material yang dibebankan kepada penerima bantuan rumah tersebut, pastinya struktur pembangunan sudah disesuaikan dengan pembiayaan oleh pelaksana teknis dinas PU dan PUPR sudah dirancang dengan baik dan benar.
Muhammad Shakur dari DPP LBH-BIN berharap, pihaknya sebagai kontrol sosial pemerintah harus mengantisipasi untuk mengecek ke lapangan dengan adanya kegiatan program BSPS yang tidak sesuai Harapan penerima.
(skr)
