JEMBER, RADAR-X.net – Banyaknya pelaksanaan fisik proyek DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT PJJ Jember baik dari awal mulai dikerjakan hingga pada saat ini, Jumat 18 Agustus 2023 tidak tampak adanya papan informasi proyeknya yang dipasang di lokasi kegiatan.
Pasalnya, Pelaksanaan fisik proyek DPU Bina Marga Prov Jawa timur UPTPJJ Jember yang diduga sengaja dikerjakan tidak transparan ini mendapat sorotan “Herman K” yang mengaku sebagai aktivis Lembaga kontrol sosial (GEGANA).
Herman K pada awak media menyampaikan bahwa, sangat menyayangkan adanya pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan dana anggaran negara, alias uang rakyat tersebut oleh DPU Bina Marga Prov Jatim UPTPJJ Jember dikerjakan dengan cara-cara yang tidak mengedepankan azas transparansi.
“Seperti pelaksanaan fisik proyek yang dialokasikan pada pembangunan Drainase Jl Otoiskandar Ajung dan pembangunan proyek sal Drainase di Jl Ambulu Kertonegoro kec. Jenggawah Jember yang tidak diketahui itu programnya apa? Berapa Anggaran biaya proyeknya? dan bagaimana kualitas fisik proyek yang dihasilkan itu apa sudah sesuai dengan ketentuan Rab dan Spek proyeknya?,” kata Herman K, Jum’at 19 Agustus 2023.
Herman menambahkan, pada saat dirinya datang ke lokasi pelaksanaan proyek yang ada di jalan Ambulu desa Kertonegoro kec Jenggawah, melihat dan menemukan indikasi-indikasi yang mengarah pada adanya dugaan pelaksanaan fisik proyek tersebut sengaja dikerjakan tidak transparan agar supaya tidak diketahui kelemahan-kelemahan dan kekurangannya.
Ketika awak media datang ke kantor UPTPJJ Jember di Jl. PB Sudirman Jember lor Patrang untuk konfirmasi, hanya bertemu dengan security bernama Audi. Ia menyampaikan kalau pimpinannya sedang tidak ada di kantor.
“Sementara Bahtiar selaku pejabat yang bisa mewakili pimpinan UPTPJJ Jember, saat dijumpai juga tidak ada di kantor,” tutur Audi(security).
Pupusnya harapan konformasi media dengan pejabat UPTPJJ Jember tersebut, kami berharap kepada Instansi Lembaga pengawas pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti Badan Inspektorat Prov Jatim, BPKP Jatim maupun Kajati Surabaya tidak hanya berpangku tangan atau Diam saja?, perlu masyarakat ketahui bahwa, proyek Swakelola itu, disurvei oleh dinas sendiri, direncanakan dinas sendiri di RAB sendiri, dikerjakan sendiri dan diawasi sendiri!. Apakah demikian yang dikatakan Profesional dan Proporsional?.
Bersambung….
(A.Latif)
