Oleh: Zainul Arifin Wartawan RadarX – Kabiro Jember
Jember, RADAR-X.net – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai solusi masalah gizi anak dan stunting. Secara niat, program ini patut diapresiasi. Namun dalam praktik kebijakan publik, niat baik tidak cukup. Yang lebih penting adalah prioritas dan keadilan anggaran.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok: gaji petugas MBG di sejumlah daerah lebih besar dibanding gaji guru honorer. Padahal guru honorer adalah tulang punggung pendidikan dasar, bekerja setiap hari, dengan tanggung jawab jangka panjang membentuk karakter dan kecerdasan generasi bangsa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara sedang memperkuat aktor utama pembangunan manusia, atau justru sibuk membiayai program jangka pendek yang belum tentu efektif?
Masalah gizi anak sejatinya bukan persoalan tunggal yang bisa diselesaikan dengan makan gratis di sekolah. Stunting dan gizi buruk berkaitan erat dengan pendidikan orang tua, sanitasi, air bersih, pola asuh, serta kesadaran gizi di rumah. Tanpa memperbaiki kualitas pendidikan—yang salah satu kuncinya adalah kesejahteraan guru—program MBG berpotensi hanya menjadi solusi permukaan dengan biaya besar.
Sementara itu, guru honorer masih hidup dalam ketidakpastian. Upah yang jauh dari layak memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan, mengorbankan fokus dan kualitas mengajar. Ironisnya, negara tampak lebih cepat dan sigap membiayai dapur, distribusi, dan petugas program baru, dibanding memperjuangkan kehidupan layak para pendidik.
Dari sudut pandang keadilan sosial, kebijakan ini problematik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan proyek musiman. Memberi makan anak memang penting, tetapi memuliakan guru jauh lebih mendasar. Guru yang sejahtera akan melahirkan murid yang cerdas, sehat, dan berdaya pikir kritis—termasuk sadar gizi dan kesehatan.
Karena itu, sudah saatnya negara menata ulang prioritas. Bukan dengan menghentikan seluruh program MBG, tetapi dengan menempatkan kesejahteraan guru honorer sebagai agenda utama. Program boleh datang dan pergi, tetapi martabat pendidik tidak boleh ditawar.
Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu memberi makan rakyatnya, tetapi negara yang mampu memuliakan orang-orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sudah saatnya para pengambil kebijakan berhenti terbuai pada program yang tampak indah di permukaan, tetapi rapuh dalam keadilan. Bangsa ini tidak kekurangan proyek, namun kerap kekurangan keberanian untuk memihak pada hal yang paling mendasar. Jika guru honorer terus dibiarkan hidup dalam ketidaklayakan, maka apa pun nama programnya, keadilan sosial hanya akan menjadi slogan tanpa jiwa.
