Memantapkan Kinerja, DPD LSM KPK Nusantara Sumatra Barat Gelar Rapat Perdana

- Penulis Berita

Senin, 22 Januari 2018 - 05:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Memantapkan Kinerja, DPD LSM KPK Nusantara Sumatra Barat Gelar Rapat Perdana

PADANG, radar-x.net – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Provinsi Sumatera Barat, Romi Yufhendra mengadakan rapat Perdana di tahun 2018 yang diadakan di kantor Sekertariat Lembaga tersebut yang beralamat di Jl. DPRD VII, Kelurahan Dadok tunggul hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan langsung di Pimpin oleh Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat di dampingi oleh Sekretaris Dafrianto dan Bendahara Idrus, Minggu (21/01/2018).

Kegiatan rapat tersebut membicarakan terkait tentang tugas seluruh di pengurus Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memantapkan kinerja seluruh Ketua-ketua Depertemen devisi yang sesuai dengan Tupoksinya dan SOP yang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Sekretaris DPD Provinsi Sumatera Barat Dafrianto menyatakan, bahwa setiap anggota atau pengurus yang mau turun kelapangan diharapkan membawa Surat Perintah Jalan(SPJ) dan Blangko surat Klarifikasi agar dilapangan membawa hasil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya juga tidak segan-segan memberi saksi bagi anggota dan pengurus Provinsi Sumatera Barat yang menerima uang dilapangan dan memeras,” ujarnya.

Baca Juga:  17 Ranting Fatayat PAC Omben Resmi Dilantik, Berikut Daftar Desa Beserta Jadwalnya

Ditegaskannya, bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kalau ada Anggota atau Pengurus, yang meminta uang di lapangan atau memeras, disilahkan hubungi dengan telepon 081270072719, email : [email protected] atau langsung ke penegak hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi ini telah berbadan hukum dengan no : AHU.0024160.AH.01.07.2016 dan juga terdaftar di KESBANGPOL Provinsi Sumatera Barat dengan no : 220/600/Poldagri-BKPol/2017 yang telah sesuai dengan Undang-undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Dafrianto menghimbau, kepada seluruh Masyarakat dan Pemerintah Indonesia Khususnya Provinsi Sumatera Barat, baik Kabupaten maupun Kota, bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Lembaga Swadaya  Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara, yang disingkat dengan Lembaga KPK. Resmi mempunyai kode Barcode atau Lisensi dan juga terdaftar di Web resmi www.lsm-kpknusantara.org.

“Jadi, barang siapa anggota atau pengurus di seluruh Provinsi Sumatera Barat baik Kabupaten maupun Kota dilapangan tanpa menggunakan KTA Barcode dan Surat Perintah Jalan diharapkan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif jangan diterima atau di layani karena anggota atau pengurus bukanlah anggota kami dari Provinsi Sumatera Barat,” tandas Ketua DPD Lembaga KPK Provinsi Sumatera Barat dengan lantang. (Fir/Jalius)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Murung Raya Sambut Baik Pemkab Tekan Harga Serta Distribusikan Beras SPHP
Partai PDI Perjuangan di Pastikan Menduduki Pimpinan DPRD Murung Raya
Terkait Potongan Honor Linmas Desa Lembengan, Berikut Hasil Klarifikasinya
Doni Raih Suara Caleg Cukup Tertinggi di Davil III, Patut Diperhitungkan Pilkada 2024
DPRD Mura, Apresiasi Pemilu Berjalan Aman Dan Kondusif
Kedatangan Para Pejabat Mojokerto di HPN 2024, Merupakan Wujud Terjalin Sinergitas Bersama KJJT
Dewan Minta Potensi Desa Bisa Dioptimalkan
Tingkatkan Sinergisitas, DPRD Mura Coffee Morning dengan Forkopimda
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:45 WIB

Proyek Jaringan Irigasi Balai Besar Pengairan Diduga Jadi Ajang Mark Up Anggaran

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:23 WIB

PPTK Bungkam, Hotmix di Dusun Lidah Dasri Belum Setahun Sudah Retak dan Terangkat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:08 WIB

Dodo Arman Hadiri Undangan Polda Sumsel, Klarifikasi Laporan Dr Ahmad Rizali

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:58 WIB

Terjadi Dugaan Pelanggaran, Ketua Koordinator PKBM Banyuwangi Bungkam

Senin, 19 Februari 2024 - 20:34 WIB

Dinas Perdagangan Sumatra Selatan Dilaporkan ke Kejagung RI

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:13 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Data, Ketua Amblas Akan Laporkan PKBM Lestari Kebun Dalem ke Kejaksaan

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:06 WIB

PKBM Lestari desa Kebun Dalem Banyuwangi Disinyalir Mar Up Data

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:06 WIB

Kasudin Cipta Karya Jakarta Timur, Diduga Menerima Gratifikasi dan Menyalahgunakan Jabatan

Berita Terbaru