PKL Adukan Nasibnya Ke DPRD Kabupaten Bondowoso

- Penulis Berita

Senin, 22 Januari 2018 - 06:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PKL Adukan Nasibnya Ke DPRD Kabupaten Bondowoso

BONDOWOSO, Radar-X.Net –  Sekretaris Koordinator paguyuban pedagang kaki lima (PKL) alun-alun Bondowoso, Mujiati, berkirim surat ke DPRD. Surat tersebut dikirim ke semua Fraksi, diantaranya, FPKB, FPDI, FPPP, F Golkar, FPKS, F Demokrat Amanat dan F Gerindera Nasdem, termasuk juga kepada Pimpinan DPRD.

“Surat itu saya kirim melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) Pak Harimas, yang isinya PKL meminta kepada semua Fraksi di DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah tentang status PKL,”kata Mujiati. Senin, (22/1/2018)

Dia menegaskan, ada beberapa permintaan dalam surat itu, agar semua fraksi memberikan dukungan secara politik kepada PKL, sehingga PKL tidak diombang ambingkan oleh peraturan dan kebijakan yang tidak pro rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada tiga permintaan dari PKL, yang sudah kami krim ke DPRD untuk ditindak lanjuti dan disetujui,” pintanya.

Dalam surat permintaan itu, PKL minta untuk memberikan ijin untuk tetap berjualan di alun-alun. Meminta Bupati untuk mencabut Perbub nomor 55 tahun 2017, tentang pemanfaatan alun-alun, dan Perbub nomor 56 tahun 2017, tentang penataan Pemberdayaan PKL.

Sebab, sambung Mujiati, apabila tetap dipaksakan untuk merelokasi dan menempati ditempat yang baru, yakni direa Jembatan Kironggo, maka PKL minta Jaminan dan pertanggung jawaban penuh kerugian yang ditimbulkan akibat perbub tersebut.

“Karena dampak diterbitkannya Perbup itu, bukan memberikan solusi bagi PKL, tapi justru membuat PKL dirugikan,”tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bondowoso, H.Harimas, membenarkan kalau pihaknya telah menerima surat dari coordinator PKL, untuk disampaikan kepada tujuh pimpinan fraksi, dan hingga saat ini surat tersebut masih belum sempat diberikan kepada semua fraksi, karena masih ada kegiatan.

“Tapi saya tidak tahu apa isi surat tersebut, karena belum saya buka dan masih berada dimeja saya,”kata H.Harimas.

Namun demikian, surat tersebut akan segera didistribusikan kepada semua fraksi, agar surat dari PKL itu segera mendapat kepastian, baik secara politik maupun hukum, hanya saja pihak Sekwan tidak bisa meberitahukan isi surat dari PKL itu.

“Saya tidak berani memberitahun tentang isi surat itu, tapi hari ini juga surat dari PKL itu akan diberikan kepada semua fraksi,”imbuhnya.(skr)
Facebook Comments Box

Baca Juga:  DPC dan PAC Hanura Jember Melayangkan Surat Penolakan Muscab

Berita Terkait

DPRD Murung Raya Sambut Baik Pemkab Tekan Harga Serta Distribusikan Beras SPHP
Partai PDI Perjuangan di Pastikan Menduduki Pimpinan DPRD Murung Raya
Terkait Potongan Honor Linmas Desa Lembengan, Berikut Hasil Klarifikasinya
Doni Raih Suara Caleg Cukup Tertinggi di Davil III, Patut Diperhitungkan Pilkada 2024
DPRD Mura, Apresiasi Pemilu Berjalan Aman Dan Kondusif
Harga Beras Turun di Jakarta Barat, Warga Sambut Antusias Dengan Baik
Dewan Minta Potensi Desa Bisa Dioptimalkan
Tingkatkan Sinergisitas, DPRD Mura Coffee Morning dengan Forkopimda
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:45 WIB

Proyek Jaringan Irigasi Balai Besar Pengairan Diduga Jadi Ajang Mark Up Anggaran

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:23 WIB

PPTK Bungkam, Hotmix di Dusun Lidah Dasri Belum Setahun Sudah Retak dan Terangkat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:08 WIB

Dodo Arman Hadiri Undangan Polda Sumsel, Klarifikasi Laporan Dr Ahmad Rizali

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:58 WIB

Terjadi Dugaan Pelanggaran, Ketua Koordinator PKBM Banyuwangi Bungkam

Senin, 19 Februari 2024 - 20:34 WIB

Dinas Perdagangan Sumatra Selatan Dilaporkan ke Kejagung RI

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:13 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Data, Ketua Amblas Akan Laporkan PKBM Lestari Kebun Dalem ke Kejaksaan

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:06 WIB

PKBM Lestari desa Kebun Dalem Banyuwangi Disinyalir Mar Up Data

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:06 WIB

Kasudin Cipta Karya Jakarta Timur, Diduga Menerima Gratifikasi dan Menyalahgunakan Jabatan

Berita Terbaru