 |
| Foto: Ilustrasi by google |
LOMBOK TENGAH – Fenomena istilah “hidup segan mati tak mau”, sudah tidak berlaku lagi bagi Madrasah era kini. Di era Millenium ini, Madrasah menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Madrasah bukan lagi sebagai alternatif.
Seperi yang dijelaskan, Hambali, S. Ag, Kementrian Kasi Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Kab. Lombok Tengah, Madrasah yang jenjang pendidikannya mulai dari tingkat Raudathul Atfal(RA), hingga Madrasah Aliyah(MA), sederajat dengan keberadaannya sekitar 800 Madrasah, baik Swasta maupun Negeri di Kabupaten Lombok Tengah. Posisinya, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sama halnya dengan Sekolah Umum. “Apa yang diajarkan di Madrasah tidak didapatkan di Sekolah Umum,” jelasnya, saat ditemui Radar-X, akhir minggu lalu.
Dari segi kualitas, Madrasah tidak ada yang perlu diragukan, baik dari Tenaga Pendidik (Guru), maupun program-program yang diterapkan melalu ekstra kurikuler. Karena tak usah diragukan lagi, para Guru di Madrasah telah banyak mendapatkan Tunjangan Fungsional(TF), Sertifikasi, bahkan Inpassing yang terbayarkan sesuai dengan masing-masing golongan seperti halnya Pegawai Negeri.
Ini membuktikan bahwa, kualitas dan profesionalisme guru-guru di Madrasah tidak kalah dengan guru-guru yang ada di Sekolah. Full Days School (FDS) yang diterapkan oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu, tidak membuat pihak Madrasah kaget, itu sudah terbiasa, karena jauh sebelum diterapkannya FDS mereka telah mempraktikkannya terlebih dahulu di kalangan Pesantren, kata Hambali.
Hambali berharap perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk ikut andil ataupun bagian kepada Madrasah, seperti memberikan sentuhan atau stimulan. Contohnya, seperti Pemerintah Provinsi NTB yang memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). “Keberadaan Madrasah di Kabupaten Lombok Tengah, janganlah dilihat dari sebelah mata atau dimarginalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bila suatu saat nanti, Pemerintah Kabupaten ikut andil pada Madrasah, bukanlah sebagai komoditas politik.” Harap Hambali. (zulkarnain/bukhari)
