SAMPANG, RADAR-X.net – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu pesta demokrasi lima tahunan yang betul-betul diharapkan dan disikapi serius oleh masyarakat karena merupakan satu-satunya kontestasi yang menentukan kesejahteraan masyarakat dan desa.
Ironisnya, belakangan ini ada isu hangat bahwa di kabupaten Sampang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 terancam akan ditunda.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat – Komunitas Pemantau Korupsi (LSM-KPK Nusantara) DPD Jawa Timur, menilai pemerintah setempat tidak serius menyikapi kepentingan masyarakat kabupaten Sampang, bahkan menganggap pemerintah main-main dengan pelaksanaan Pilkades, hingga muncul isu bahwa Pilkades serentak di kabupaten Sampang ditunda.
Abd. Hadi salah satu anggota LSM KPK Nusantara DPD Jawa Timur mengatakan bahwa, pelaksanaan Pilkades adalah dan merupakan hak masyarakat.
“Saya yakin bahwa dalam isu penundaan pelaksanaan Pilkades serentak di kabupaten Sampang ini ada kongkalikong dan request dari pihak-pihak tertentu.” Kata Hadi kepada awak media radar-x, Sabtu (20/03/2021).
“Ini kan pesta demokrasi rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan desa, jika pelaksanaannya ditunda berarti pemerintah menyikapinya tidak serius dan main-main.” Lanjut Hadi
“Seperti di desa Karang Penang Oleh, sejak mencuatnya isu penundaan Pilkades serentak ini, masyarakat sudah mulai gelisah dan berteriak lantang.” Cetus Hadi
Pria asli kecamatan Karang Penang itu berharap agar pemerintah kabupaten Sampang bijak dalam memberikan keputusan demi ketentraman masyarakat.
Senada dengan Andre Efendi, Aktivis asal kecamatan Kadungdung Sampang itu menyampaikan bahwa, dirinya tidak mau ada polemik dan konflik pada masyarakat yang ditimbulkan oleh adanya isu penundaan Pilkades serentak tahun 2021.
“Kami bersama masyarakat berharap supaya pergelaran Pilkades serentak di kabupaten Sampang tahun 2021 tetap dilaksanakan dan digelar.” Pungkas Andre (MK)
