 |
| S. Adi Putra Dir. Investigasi LSM KPK DPD. Aceh |
ACEH TIMUR, radar-x.net – Diduga oknum pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap semua paket proyek pembangunan bagi semua sekolah diwilayah Aceh Timur sumber Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DAK – APBN) dengan kegiatan di swakelolakan langsung ke Pihak Sekolah setiap tahunnya selama mereka menjabat di SKPK tersebut.
” Durasi pungutan yang diminta kepada sekolah penerima paket proyek antara 5 persen – 10 persen. Penentuan kesepakatan disampaikan Oknum pejabat Dinas Pendidikan pada waktu sekolah mengajukan usulan paket pembangunan melalui dinas, para kepala sekolah sebelumnya dipanggil oleh bidang tingkatannya, misal Dikdas untuk pendidikan Dasar, Dikmen untuk Pendidikan menengah untuk dibuat kesepakatan persentase yang akan dikeluarkan nanti setelah sekolah mendapatkan paket proyek ke sekolahnya.
Oknum pelaku dugaan kutipan tersebut diperankan oleh oknum Kepala Dinas (Kadis) dan Sekretaris Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid – Dikdas) bagi sekolah Dasar”. ujar Direktur Investigasi LSM KPK Wilayah Pantai Timur LSM KPK DPD Provinsi Aceh S. Adi Putra, HAM kepada Radar -X, Rabu (05/04/2017).
“Tim kami akan terus mengumpulkan bukti – bukti akurat terhadap kebenaran dari dugaan tersebut, selanjutnya kami siap laporkan bukti – bukti pelanggaran tersebut ke pihak hukum terkait. Ada beberapa sekolah sudah berhasil tim kami kumpulkan informasi, baik Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah. Semuanya sumber dana DAK – APBN baik Aspirasi DPR – RI maupun Program usulan Dinas melalui Kementrian”. Papar S. Adi Putra, HAM.
Selanjutnya Dir. Investigasi KPK itu menjelaskan, “sebenarnya ada juga Paket anggaran tahun 2016 sumber Dana Aspirasi DPR – RI dialokasikan ke beberapa sekolah di Aceh Timur diduga terjadi konflik antara oknum pemain di Disdik Aceh Timur dengan para Pengurus paket proyek hingga sampai saat ini masih belum kelar. Itu semua menyangkut pembagian persentase dari paket proyek DAK swakelola oleh pihak Sekolah”. Ungkapnya.
Sementara salah seorang aktivis Aceh Timur Fakhrurrazi berpendapat “Jika perilaku para oknum Dinas Pendidikan benar – benar terbukti, alangkah tidak manusiawinya tindakan – tindakan tersebut, Dunia pendidikan sebaiknya menjadi contoh yang baik, karena Dunia Pendidikan akan menciptakan kader – kader bangsa. Apa jadinya kader Negeri ini jika diajarkan oleh oknum jajarannya perilaku seperti itu. Kepala Sekolah berlomba – lomba menjadi kontraktor dengan seperti ini polanya.(Sayed Adam).
