BONDOWOSO, RADAR-X.net – Sebagai bentuk upaya dalam pencegahan pemberantasan korupsi (KPK RI) melakulan monitoring dan evaluasi di Pemerentah Kabupaten Bondowoso.
Rapat koordinasi tersebut di hadiri Bupati KH Salwa Arifin, Kepala OPD dan Camat se-kabupaten Bondowoso, bertempat di Shaba Bina Praja 1 Pemkab setempat. Rabu (24/11/2022).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Septa Adi Wibawa menjelaskan, ada delapan area yang saat ini menjadi salah satu hal yang dipantau dari sisi perencanaan dan penganggaran ABPD pengadaan barang dan jasa, perijinan apit managemen ASN, pendapatan pengelolaan dana daerah dan juga dana Desa.
“Ini kan mamasuki tahun polotik, salah satunya terkait perencanaan anggaran APBD sudah mulai masuk akhir tahun dan beberapa yang kami tekankan dan kami sampaikan terkait dengan proses-proses perencanaan dan penganggaran APBD yang sesuai dengan peruntukan dan perundang-undangan yang berlaku.” Terangnya.
Lanjutnya, sebagaimana yang disampaikan kepada Bupati beserta jajarannya mengenai proses-proses yang disampaikan peraturan perundang-undangan sudah aturannya ada tamplennya yang harus dipatuhi.
“Kami berpesan jangan ada lagi namanya uang ketok palu persesuaian APBD harus ada timbal balik dan lain sebagainya, “ujarnya.
Ditambahkan, sampai saat ini masih banyak keseluruhan di Indonesia yang terjadi tindak pindana korupsi per-november 2022.
“Masih banyak yang melaporkan adanya transaksional seperti itu, dan itu bukan dilalukan oleh pejabat tapi oknum Karena kalau instansi sudah mematuhi secara hukum, tapi kalau oknum itu berbeda, “tambahnya.
Menurut pemantauan KPK RI proses yang di lakukan salah satunya adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi, selain itu ada juga melakukan melalui aplikasi jaga data.id.
“Jaga data.id ini bisa di akses semua masyarakat, bisa diakses laman jendela daerah itu bisa mengatahui secara administrasi apakah pemerintah daerah tersebut sudah melakukan adminstrasi secara tertib atau belum, “tukasnya.
Sebagaimana tadi yang disamapaikan, dalam hal jaga data id dan hal monotiring evaluasi untuk memecahkan hal korupsi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
“Progres per-23 November 2022 sudah mencapai 82 % sebagaimana target september bulan yang lalu 90% artinya masih ada 8 % yang harus dipenuhi. 8 % ini ada indikator salah satunya adalah pengesahan APBD yang saat ini sedang berproses, targetnya kan satu bulan tahun sebelum berakhir. Teman-teman juga bisa mantau dan saling mengingatkan dan untuk Bondowoso sendiri cenderung ada banyak, “paparnya.
Sementara itu menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso Ahmad mengatakan, 8 area interfensi MCP, di mana pengampunya memang 8 OPD berkenaan dengan arahan dari pada tim satgas K3 ini ada penegasan dari Bupati agar dan petunjuk yang disampaikan oleh KPK.
“Tadi juga ada penekanan dari Bupati agar arahan dan petunjuk dari KPK benar-benar untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terutama tadi penekanan oleh Bupati agar pengelolaan keuangan termasuk pertanggung jawabannya agar lebih baik lebih hati-hati dan waspada, “jelasnya.
Lanjut Ahmad menerangkan, terkait 8 pengampu dari 8 area itu memang ada sebagian ada yang sudah mencalai 100 persen dan ada yang masih rendah.
“Nah rendah itu berkenaan dengan aset sartivikasi aset ini tingkat kesulitannya tidak hanya persoalan anggaran, tapi tingkat penyelesaiannya itu baik secara administrasi maupun dilapangan itu memang sangat tinggi sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan itu, “terangnya.
Tetapi tadi sudah ada beberapa masukan, lebih lanjut Ahmad, masukan saran strategi penyelesaian agar untuk dipilah-pilah mana yang mungkin yang bisa dipercepat untuk dilakukan.
“Dan mana tingkat kesulitannya itu untuk di intensipkan lagi kejelasannya, ada beberapa skala preoritas yang disampaikan, “pungkasnya.
Skr
