kepala Dinas ( PUPR ) Karna Suswandi Hormati dan Hargai Proses Hukum

- Penulis Berita

Kamis, 12 Oktober 2017 - 11:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


kepala Dinas ( PUPR ) Karna Suswandi Hormati dan Hargai Proses Hukum
Kepala Dinas PUPR saat di mintai keterangan

BONDOWOSO,radar-x.net – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bondowoso, Drs. H. Karna Suswandi, mendatangi Reskrim Polres Bondowoso untuk memberikan keterangan terkait laporan kobohongan publik oleh LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).” Namun, hingga saat ini polisi masih belum menemukan adanya unsur pidana dalam laporan tersebut.” Kamis (12/10/2017)

“Kami masih belum bisa menyimpulkan terkait pasal apa yang bisa disangkakan, dan siapa yang dirugikan dalam laporan ini,” ujar Kasat Reskrim, AKP Julian Kamdo Warokka, SH saat dikonfirmasi sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pasal 55 mengharuskan ada kerugian bagi orang lain. Sementara terkait laporan kebohongan publik ini juga tidak tahu siapa yang dirugikan. Sehingga pihaknya belum bisa menjelaskan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam laporan ini.

“Sejauh ini juga masih ada banyak pertanyaan, siapa yang dirugikan dalam laporan ini. Sementara saksi yang sudah kita panggil juga belum mengarah pada pelaporan kebohongan publik ini,” tambahnya.

Baca Juga:  SPBU Marapalam Diduga Kuat Legalkan BBM Bersubsidi

Karna Suswandi membenarkan dirinya mendatangi Polres Bondowoso terkait tuduhan melakukan kebohongan publik saat memberikan pernyataan dalam peristiwa terjadinya longsor di sisi Jembatan Kironggo beberapa bulan lalu. Saat itu, dirinya menjelaskan bahwa peristiwa longsor tersebut terjadi karena faktor alam dan bukan karena kelalaian dalam bekerja.

“Gara-gara pernyataan itu, saya dituduh melakukan kebohongan publik dan dianggap melanggar pasal 55 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP, red). Padahal, pernyataan itu saya sampaikan sesuai dengan peristiwa yang terjadi, yaitu terjadinya longsor. Kalau ada yang berbeda pendapat, bagi saya itu sah-sah saja,” ujarnya.

Karna Suswandi juga menjelaskan bahwa pengertian UU KIP ini adalah agar pemerintah atau badan publik untuk lebih bersikap terbuka dalam mengelola pemerintahan, sehingga masyarakat bisa mengakses setiap informasi yang dikelola oleh pemerintah atau badan publik lainnya. Proses permintaan informasi dalam UU KIP ini juga diatur pada Bab VI tentang mekanisme memperoleh informasi dalam pasal 22.

“Sudah diatur dalam pasal ini tentang mekanismenya, yaitu harus mengajukan permintaan secara tertulis atau tidak tertulis. Di Bondowoso, pengajuan dokumen atau informasi ini juga diatur dalam Perbup Nomor 31 tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso,” tambahnya.

Baca Juga:  Jambore Penyuluh Agama Islam, Ini Kata Kemenag Bondowoso

Lebih lanjut Karna Suswandi menegaskan, sepanjang pengajuan itu tidak bertentangan dengan Perbup No 31 tahun 2017 tentu pihaknya akan memberikan dokumen yang diminta. Dan pihaknya bisa menolak apabila pengajuan itu tidak sesuai dengan Perbup tersebut. Namun, dikatakannya, itu jauh berbeda permintaan dokumen dengan pernyataan yang disampaikan kepada sejumlah wartawan saat terjadi longsor.

“Faktanya, terjadi tanah longsor di lokasi. Hanya orang yang tidak pernah ke lokasi saja yang tidak melihat adanya tanah longsor. Selanjutnya, saya pasrahkan ke aparat kepolisian dan saya sangat menghormati proses ini serta percaya polisi akan bekerja profesional tanpa tekanan dari siapapun,” pungkasnya. (Nuzul)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Membangun Daerah Diperlukan Komitmen Bersama dan Masyarakat
Pelatihan STRATEGI PENCEGAHAN dan TEKNIK INVESTIGASI KEJAHATAN DALAM PERUSAHAAN
Imanudin Sambut Baik Bantuan Hewan Qurban dari Pemrov Kalteng
Oknum Kuwu Desa Sukagumiwang Penuhi Panggilan Polisi atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Wartawan
Anggota DPRD Imanudin Apresiasi Launching Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024
Menindaklanjuti Permintaan Masyarakat Desa Kemirian: Camat Tamanan Gelar Pertemuan Bahas Proses PAW
Nikah Siri Diam-diam, Istri lapor Polisi
Kades Kuning II Bungkam Terkait Kegiatan Desa Tahun 2022 dan 2023
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 00:33 WIB

Membangun Daerah Diperlukan Komitmen Bersama dan Masyarakat

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:33 WIB

Pelatihan STRATEGI PENCEGAHAN dan TEKNIK INVESTIGASI KEJAHATAN DALAM PERUSAHAAN

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:19 WIB

Oknum Kuwu Desa Sukagumiwang Penuhi Panggilan Polisi atas Dugaan Ancaman Pembunuhan Terhadap Wartawan

Selasa, 11 Juni 2024 - 01:12 WIB

Anggota DPRD Imanudin Apresiasi Launching Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024

Senin, 10 Juni 2024 - 18:35 WIB

Menindaklanjuti Permintaan Masyarakat Desa Kemirian: Camat Tamanan Gelar Pertemuan Bahas Proses PAW

Minggu, 9 Juni 2024 - 18:00 WIB

Kades Kuning II Bungkam Terkait Kegiatan Desa Tahun 2022 dan 2023

Minggu, 9 Juni 2024 - 14:00 WIB

Masyarakat Pamekasan Berharap, Achmad Baidowi Maju di Pilkada 2024

Sabtu, 8 Juni 2024 - 23:54 WIB

Doni Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Sukseskan Pilkada 2024

Berita Terbaru

Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Giat Tes Urine Untuk ASN

Sabtu, 15 Jun 2024 - 00:24 WIB

Pemerintahan

Pj. Nizhamul Ikuti Rakor Inflasi Daerah 2024 Secara Virtual

Jumat, 14 Jun 2024 - 23:18 WIB