 |
| Situasi saat Kejati MoU dengan Pemdes 6 Kecamatan. (Foto:Mulya) |
JEMBER, Radar-X.Net – Dalam rangka penanda tanganan MoU antara Kejaksaan Negeri Jember dengan Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di wilayah 6 Kecamatan di Jember Selatan, Rabu 7/6/17, dikantor desa Paleran Kec. Umbulsari, penanda tanganan itu diharapkan di tindak lanjuti lagi baik dari pihak desa maupun Kejaksaan Negeri.
Tampak hadir kepala kejaksaan Negeri Ponco Hartanto, Bupati dr.Faida MMR , Wabup Muqit Arief, termasuk Forkopimda,Kepala Dipemasdes Heru Eko Sunarso, Kabag Hukum Suratno, para camat dari 6 Kecamatan, 49 kepala desa dari 6 Kecamatan, ketua BPD dan bendahara desa dan ratusan undangan yang hadir termasuk Muspika 6 Kecamatan tersebut.
Kejari Jember, Ponco Hartanto mengatakan, “tadi sebenarnya antara Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepala desa (Kades) telah jadi suami istri. Artinya, para Kepala desa jangan takut lagi mengerjakan tugasnya yang berkaitan dengan anggaran Negara tersebut, kalau ragu-ragu mintalah pertimbangan kepada kami,” ujarnya.
Ponco. Hartono menjelaskan, Kejaksaan ini di perbolekan jadi pengacara Negara bagi Kades, BUMD, dan lainnya termasuk yang berplat merah, mari kalau ada keraguan berkaitan dengan Hukum bisa minta pendapat dari kami, dan siap kapan saja kami layani, bahkan 24 jam kami siap.
“Kedepan nanti kami mengharap Bupati mengadakan Work Shop dengan para kepala desa untuk menyamakan persepsi terkait dengan anggaran Negara tersebut, agar para kepala desa tak takut lagi mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan anggaran Negara tersebut.” Tandasnya.
Bupati dr. Faida MMR., mengatakan, dengan MoU ini akan dapat membantu para Kepala desa dalam pengawalan Hukum yang berkaitan dengan pembangunan termasuk infrastruktur yang memakai anggaran Negara tersebut, sehingga para Kepala desa tersebut tak lagi takut dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.
“Ada kepala desa yang tidak tahu dan mengerti, ada yang memang nakal dan lain sebagainya, jadi semua perlu di tindak lanjuti dengan MoU ini, dan perlu para kepala desa masih perlu pendampingan Hukum,” kata Bupati.
Bupati menegaskan, dengan Mou ini di harapkan kedepan nanti tak ada lagi yang berurusan dengan pidana maupun Hukum.
“Selain itu, diharapkan jangan takut lagi dengan tugas uang penting tak menyalahi aturan yang berlaku dan tak menabrak aturan yang mengakibatkan urusan Hukum maupun pidana.” Pungkasnya diakhir wawancara.(Rul/Bas)
