 |
| Acara MoU APBD 2017 Yang Dilaksanakan di Aula Serbaguna Pemkab Jember. (Foto: Rull) |
JEMBER, radar-x.net – Dalam rangka pengawasan anggaran APBD 2017, Kejaksaan Negeri ( Kejari) Jember, mengadakan Mou dengan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Jember, yang dilaksanakan Selasa (14/3/2017), digedung Serbaguna kantor Pemkab Jember.
Mou tersebut tujuannya adalah kerjasama persoalan hukum perdata terkait Pengadilan tata usaha Negara( PTUN) dan pengawasan terkait anggaran yang alokasinya dari APBD Jember, maupun APBN.
Dalam acara Mou tersebut tampak hadir, Bupati dr. Faida MMR, Kejari Jember, Ponco Plt Sekkab, Mirfano, dan kepala BPJS Kesehatan Jember, beserta ratusan undangan yang hadir, mulai Kades/Lurah, Camat, kepala Puskesmas dan jajaran SKPD, bahkan acara ini juga melibatkan Puslit kopi dan kakau, Perum Bulog dan berapa lembaga dan sekalian sosialisasi terkait kartu JKN KIS dan sebagainya
Kepala kejaksaan Negeri Jember.
Ponco Hartanto, mengatakan,” terkait Mou ini antar Kejari dan Pemkab adalah masalah keperdataan dan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) apabila ada jajaran Pemkab mulai yang terbawa, dalam hal ini Kades sampai kepala SKPD terkait hal perdata maka kita tetap akan kordinasi terus.” Ujarnya.
Dilanjutkannya, selain itu juga kerjasama terkait pengawasan anggaran yang alokasinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) 2017, bahkan jangan sampai ada lagi yang berurusan dengan Hukum terkait anggaran tersebut, karena telah banyak kepala desa yang ber urusan dengan Hukum. bahkan ada juga yang telah tak menjabat tapi masih urusan dengan hukum terutama pidana
Dia menambahkan, kami harap kedepan tak ada lagi yang ber urusan dengan hukum, bsik itu masih menjabat maupun telah purnah. bahkan kalau telah berkaitan dengan hukum, maka akan menjadi pikiran dan tak akan tenang.” Ungkapnya.
Pantauan dilapangan, acara sangat direspon oleh para undangan yang hadir bahkan terutama para Kades karena Bupati mengatakan kalau ADD Minggu depan telah bisa dicairkan, tentunya apabila persyaratan telah terpenuhi semua dan tak meninggalkan masalah dengan anggaran 2016 lalu.(Rul)
