 |
| Foto: David |
BANYUWANGI – Keputusan Ribut Indah Kurnia, warga Desa kelurahan karang Rejo Kecamatan Banyuwangi untuk menguak kebohongan ‘RD’,(inisial-red)(49), oknum PNS UPTD Pendidikan Tegaldlimo yang memalukan ini diakui dilakukan karena sakit hati dan kecewa atas perilaku suaminya.
Selain itu ia juga merasa sangat kesal dengan suaminya yang tidak menepati janji untuk berlaku adil kepadanya sebagai istri keduanya yang sah. “Saya sebelumnya selalu mengalah dalam rumah tangga. Kami pisah ranjang sudah 7 tahun, sejak itu dia gak ada ngasi uang untuk belanja dan keperluan rumah tangga, yang janjinya di bagi sama,” ujar Indah.
Seakan tidak ingin dianggap sekedar pepesan kosong, Indah memamerkan bukti akte nikahnya dengan RD.
Indah menegaskan kepada beberapa media, “iya nanti saya tetap akan mengajukan gugatan cerai di PA Banyuwangi. Kita tunggu saja bagaimana sikap dan sanksi Dinas Pendidikan untuk mas RD karena pernikahan kami tidak ada izin tertulis dari dinas.” Ungkapnya. Kamis(22/09/2016) lalu.
RD PNS golongan IV b ini, memang terbukti tidak pernah melakukan prosedur kedinasan untuk memohon poligami. Hal ini, dibenarkan oleh Bambang Hariyanto kepala UPTD Pendidikan Tegal Dlimo.
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah. Kepala UPTD Pendidikan Tegal Dlimo membenarkan kejadian tersebut, ” iya mas, memang benar dinas pendidikan tidak pernah menerima permohonan tertulis dari RD untuk berpoligami. ‘Yah… Anak polah bapak kepradah ini mas’.” ucapnya kepada para awak media (21/09/2016).
Ketika disinggung tentang pembohongan publik yang dilakukan oknum PNS diinstansinya, Bambang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi.
Berikut beberapa aturan PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:Pasal 4, (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil, (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis, (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
Aturan itu disempurnakan dalam PP 45/1990 yang meniadakan butir 3 pasal 4 dan di ayat (2) pasal 5.
Sesuai pasal 15 PP 45/1990 sanksi untuk PNS yang berpoligami adalah, (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan alternatif dan persyaratan komulatif serta melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan bisa ditempuh sang PNS untuk berpoligami sesuai PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS.
Pembohongan RD kepada beberapa media, saat di konfirmasi ke rumahnya, RD telah membohongi berapa wartawan karena enggan untuk ditemui. “Kita datang baik-baik malah di bohongi,dia tidak mengakui namanya sendiri dan menunjuk rumah orang lain sebagai rumahnya. Ini sama dengan mengusir kami, padahal saya datang kerumahnya atas petunjuk RT setempat,” ungkap Dafid media Posbennews.
Kepastian Sanksi diserahkan ke Dispendik Banyuwangi
Terkait kepastian sanksi kedinasan, beberapa wartawan menemui kepala Dinas Pendidikan, Suluhtiyono (27/9) namun ternyata kadis pendidikan sedang ada rapat di kantor pemkab. Dan ditemui humas Aan Arniaseh.
“Masalah RD sudah kami laporkan kepada bupati. kami tidak tahu pasti tentang sanksi yang diberikan BKD. Hanya saja ini memang kasus pelanggaran disiplin yang berat.” Pungkas Aan.
Pantauan beberapa media dilapangan, Indah istri dari RD akan melanjutkan kasus ini bukan hanya sampai di Instansi Pemkab saja. Melainkan RD akan dilaporkan ke Polres Banyuwangi, terkait UU PKDRT No. 23/2004, yaitu penelantaran anak dan istri. (Kontributor Berita: David)
