 |
| Foto : Dodik, |
BONDOWOSO – Kampung Keluarga Berencana(KB) diperlukan di seluruh desa di Indonesia. Sebab, keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera untuk menuju yang lebih baik. Kampung KB akan membangun masyarakat yang sejahtera dari tingkat keluarga. Hal ini dislenggarakan oleh Pemkab Bondowoso, di Pon-Pes Mambaul Ulum tepatnya di halaman MTs. Mambaul Ulum Desa Tangsil Wetan, Kab. Bondowoso. Kamis (10/11/2016) Pukul 09:00 WIB.
Giat acara ini dihadiri oleh Wabub Kab. Bondowoso KH. Salwa Arifin, anggota Komisi IX DPR RI, Hj. Nihayatul Wafiroh MA., Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta diikuti oleh peserta undangan yang hadir.
Pada kesempatan ini, Wakil Bupati KH. Salwa Arifin, dalam sambutannya menyampaikan, hal terpenting dari pencanangan Kampung KB adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Antara lain dengan sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program KB kepada masyarakat, serta pelayanan KB di tingkat desa.
“Kegiatan pencanangan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu di Cirebon,” katanya.
Dikatakannya, sedangkan di Desa Leprak Kecamatan Glabang pada taggal 27 April 2015 dicanagkan oleh kepala BKKBN Pusat, kampung KB merupakan upaya membangun memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh dan menumbuhkan keluarga kecil yang bahagia berkualitas. Keberhasilan program KB akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga terutama keluarga pra-sejatera untuk menuju yang lebih baik.
Apalagi beberapa tahun ke depan, lanjutnya, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yakni kondisi jumlah usia produktif lebih tinggi dibanding yang tidak produktif. Kondisi tersebut akan menjadi bencana jika kualitas hidup manusia Indonesia rendah. Namun sebaliknya, bonus demografi akan menjadi anugerah jika kualitas hidup manusia Indonesia tinggi.
Ditambahkannya, “kabupaten Bondowoso saat ini tengah menghadapi suatu persoalan yang rumit, yakni masalah kemiskinan. Angka kemiskinan Bondowoso masih tinggi. Karenanya, dengan program KB diharapkan menjadi pintu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia Indonesia,” tandas Wabub, penuh harap.
Pada kesempatan yang sama, Hj. Nihayatul Wafiroh, MA., Pewakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur menjelaskan, Kampung KB merupakan salah satu program revolusi mental berbasis keluarga untuk membangun karakter bangsa Indonesia.
Dikatakannya, dengan adanya Kampung KB, diharapkan manfaat program KB dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah kategori miskin, padat penduduk, terpencil yang tersebar di Indonesia. Pelaksanaan program KB sekarang lebih difokuskan pada masyarakat tidak mampu dan tidak punya akses terhadap fasilitas kesehatan.
Menurutnya, partisipasi semua pemangku kepentingan dan masyarakat mutlak diperlukan dalam pembentukan Kampung KB. Termasuk, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi juga akan sangat membantu kesuksesan program tersebut.
Ia menambahkan, apresiasi kepada Masyarakat Bondowoso terkait keberadaan Kampung KB di Desa Leprak Kecamatan Glabang dan Desa Tangsil Wetan ini, yang penting di setiap kampung mau menggalakkan KB dan pelaksanaannya bisa berkolaborasi saling mendukung antara satu instansi dengan sektor lain. Semua harus bergerak cepat melaksanakan program KB,” katanya.
“Saya sangat senang sekali karna kegiatan ini di adakan di Pesantren, karna pesantren adalah tempat mencetak generasi-generasi Bangsa dari berbagai ilmu diantaranya ilmu Agama dan Umum, dari sanalah saya ingin menjadikan pesantren pilar yang sangat utama dalam sendi-sendi kemasyarakatan berbangsa dan bernegara.” ungkapnya.
“Saya yakin bahwa seluruh Pesantren itu meberikan kontribusi yang nyata, salah satunya tentang KB ini. Kalau kiyainya tidak mengijinkan santrinya diboyong untuk dinikahkan pasti angka pernikahan usia dini akan menurun,” tandasnya.
Selain itu, Beliau juga menyampaikan akan memperjuangkan untuk mengajukan revisi undang-undang perkawianan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya batas umur berlangsungnya melakukkan perkawinan dari umur 16 tahun bagi perempuan akan diganti 21 tahun dan juga batas umur bagi laki-laki dari umur 19 akan diganti 21 tahun juga, dengan harapan menurunkan angka perceraian yang diakibatkan karna faktor Pernikahan Usia Dini.“ Pungkasnya.(Abas/Dodik)
