 |
| Kapolda Saat Menandatangani Kesepatan MoU (Foto:Mulya) |
PEKANBARU – Kapolda Riau, Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara dan Kantor Wilayah (Kanwil) Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU), di Ball Room Hotel Arya Duta Pekanbaru, Jalan Diponegoro, Selasa (22/11/2016).
Giat acara tersebut dihadiri oleh Kompolnas, pihak Kepolisian Daerah serta pejabat utama Polda Riau dan Pegawai Kemenkum dan HAM Provinsi Riau.
Dalam hal ini, MoU ini membahas pencegahan dan penangkalan (Cekal,red) masuknya paham Radikalisme yang dilakukan oleh WNI dan WNA melalui pintu masuk pelabuhan udara dan laut diwilayah Provinsi Riau.
Brigjen Pol Zulkarnain Adi Negara, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa penandatanganan MoU ini memiliki arti strategis mengingat secara kelembagaan Polri dan Kemenkumham, khususnya Bidang Keimigrasian memiliki peranan penting dalam upaya cekal paham radikalisme.
“Paling utama untuk mencegah masuk dan keluarnya orang orang yang terlibat dalam penyebaran paham radikalisme,” katanya.
Ditambahkannya, sekarang ini banyak masyarakat dari kalangan muda dan tua telah masuk kedalam kelompok radikal ISIS yang sering didengar di seluruh dunia. Untuk itu, perlu dukungan dari kerja sama masyarakat dengan pihak kepolisian.
Selain itu, Kapolda juga menghimbau untuk bergabung dalam melakukan pemberantasan radikalisme yang masuk ke negara kita, karena dukungan dan kerja sama polisi dengan masyarakat kita bisa bersatu mengusir dan menangkal paham radikalisme yang masuk, khususnya di Prov. Riau.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ferdinan Siagian kepada wartawan usai penandatanganan MoU membenarkan pihak Imigrasi memiliki peran penting masuknya paham radikalisme.
“Imigrasi itu kan pintu gerbang masuk dan keluar, baik warga Indonesia maupun warga negara asing,” tandas ferdinan.
Ia menambahkan, setelah penandatanganan kesepakatan bersama itu, akan disusul dengan sosialisasi, koordinasi Polda Riau dengan pihak Kemenkumham.
Pantauan Awak media dilokasi, penandatanganan kesepakatan itu langsung dilakukan oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain dan Kepala Kanwil Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau, Ferdinan Siagian.(Mulya koto)
