SAMPANG, RADAR-X.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur kembali dipertontonkan.
Warga Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang sudah kehilangan harapan terhadap janji-janji politik yang tak kunjung ditepati oleh H Slamet Junaidi selaku Bupati Sampang.
Akhirnya masyarakat Tlagah memilih memperbaiki jalan secara swadaya untuk membangun jalan poros kabupaten yang selama ini hanya jadi komoditas politik murahan. Minggu (18/05/2025)
Jalan sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Kedungdung seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkab melalui dana APBD. Namun, pembangunan hanya dilakukan sekitar 5 Km di Desa Tlagah dan Desa Lar Lar, akhirnya warga terpaksa turun tangan sendiri. Tanpa sepeser pun anggaran dari pemerintah, mereka bahu membahu, menggalang dana dari pengguna jalan demi mewujudkan akses yang layak.
“Kalau nunggu dana dari APBD, bisa jadi anak cucu kita belum tentu bisa merasakan jalan bagus. Dari dulu cuma janji terus, khususnya soal jalan Kedungdung-Bringkoning. Kenyataannya hanya sebagian kecil yang dikerjakan,” tegas salah satu warga yang terlibat dalam gotong royong.
Dana yang digunakan pun bukan jumlah kecil. Menurut Samarto, bendahara proyek swadaya tersebut, hingga saat ini sudah keluar dana sekitar Rp 400 juta, dan diperkirakan akan tembus Rp 600 juta untuk menyelesaikan seluruh jalur.
“Kami pakai sistem cor, dengan ready mix, batu, dan besi agar jalan awet. Ini bukan tambal sulam asal-asalan seperti proyek pemerintah yang cepat rusak,” sindir Samarto tajam.
Tak hanya dana pribadi, warga juga mendirikan posko bantuan dan membuka donasi dari para pengendara yang lewat. Tak sedikit yang menyumbang Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu setiap harinya, bentuk bukti bahwa semangat kolektif warga jauh lebih nyata dibandingkan omong kosong para pejabat.
Yang lebih menyakitkan, pembangunan jalan poros Kedungdung-Bringkoning ini adalah janji politik Bupati Sampang H. Slamet Junaidi yang hingga kini belum direalisasikan secara penuh.
“Ini adalah janji politik Bupati Sampang. Namun hingga saat ini belum dibuktikan, katanya mau dituntaskan. Tapi tidak tuntas-tuntas,” tegas Anam salah satu pengendara roda empat.
Setelah bertahun-tahun menanti, masyarakat akhirnya sampai pada titik puncak kesabaran dan memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah yang telah gagal menjalankan fungsinya.
Kisah warga Tlagah ini bukan hanya tentang jalan, melainkan tamparan keras untuk Pemkab Sampang. Di tengah kelambanan birokrasi dan kosongnya realisasi janji politik, masyarakat menunjukkan bahwa perubahan bisa lahir dari rakyat – meski harus mengorbankan waktu, tenaga, dan dana pribadi.
(Faris)
