SAMPANG, RADAR-X.Net – Kegeraman publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang dipimpin oleh Slamet Junaidi kembali membuncah, menyusul kecelakaan tragis yang terjadi di ruas jalan poros Tambelangan-Banyuates, Sabtu (14/06/2025).
Sebuah mobil pick up terguling di Desa Sumber, Kecamatan Tambelangan, akibat kondisi jalan yang rusak berat sehingga dalam kecelakaan tersebut satu nyawa melayang dan dua luka berat.
Insiden tersebut terekam dalam video yang menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang protes warga. Dalam video tersebut, terdengar suara histeris warga yang mengecam keras kelambanan pemerintah.
“Ayo pemerintah bangun jalannya! Ini ada korban, pick up terguling! Jangan diam saja!” teriak seorang warga dengan nada penuh amarah.
Kondisi jalan yang penuh lubang, bergelombang, dan tanpa penerangan telah lama dikeluhkan. Namun, hingga pertengahan 2025, tak ada aksi nyata dari Bupati Slamet Junaidi dan jajarannya. Jalan ini bukan sekadar penghubung antar kecamatan, melainkan jalur vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Pembiaran ini bukan hanya cerminan ketidakmampuan, tapi bisa disebut bentuk kelalaian serius dalam menjalankan mandat publik.
Ironisnya, yang lebih menyedihkan, sebagian warga bahkan menyerukan agar perbaikan dilakukan secara swadaya karena tak lagi percaya pada pemerintah.
“Jangan nunggu Pemkab. Kerja bakti saja. Insyaallah lebih cepat selesai,” tulis Ayat Tono salah satu netizen, menyindir tumpulnya tanggung jawab pemerintah.
Kritik keras juga disampaikan oleh Rofi, aktivis Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur. Ia menilai bahwa kelambanan Pemkab Sampang dalam menangani jalan rusak ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
“UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak masyarakat atas keamanan dan keselamatan. Jika pemerintah membiarkan infrastruktur yang membahayakan, itu adalah pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999,” jelasnya.
Pasal 4 UU tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan dan keselamatan. Sedangkan Pasal 7 mewajibkan penyedia layanan publik—dalam hal ini pemerintah—untuk beritikad baik.
Nyatanya, hingga kini, masyarakat hanya mendapat janji dan retorika kosong dari Pemkab Sampang.
Kritik terhadap Slamet Junaidi bukan hal baru. Sejak awal masa jabatannya, perbaikan infrastruktur selalu jadi isu panas. Namun, yang dihadapi masyarakat bukan solusi, melainkan jalanan yang terus memburuk—seakan pemerintah menunggu jatuhnya korban untuk bergerak.
Kini, publik Sampang mempertanyakan: berapa banyak lagi nyawa harus tergadai sebelum jalan diperbaiki?
Pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Bila jalan adalah nadi kehidupan, maka pemerintah yang membiarkan jalan rusak, sejatinya sedang membiarkan rakyatnya perlahan menuju maut.
(Faris)
