Aceh Tenggara, Radar-x.net – Puluhan massa dari Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Banda Aceh dan Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA-PP) Aceh Tenggara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati setempat, Rabu (24/12/2025). Terkait lambannya penanganan bencana serta dugaan penyimpangan bantuan.
Ketua IPMAT Banda Aceh, Sabaruddin mengatakan, aksi ini sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan bencana serta dugaan penyimpangan bantuan di Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara.
Dikatannya, fakta di lapangan yang di dapati Tim Relawan IPMAT Banda Aceh, terdapat 3 desa di Kecamatan Ketambe hingga kini masih minim sekali bantuan, khususnya bantuan Pemerintah dari BPBD dan Dinas Sosial.
”Ini menunjukkan penanganan darurat dan masa pemulihan tidak berjalan optimal,” ujar Sabaruddin.
Sabaruddin menjelaskan, berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, bantuan logistik baru masuk ke wilayah Rumah Bundar pada hari ketiga pascabencana. Sementara kondisi di wilayah tersebut diklaim hanya mencakup beberapa desa dengan dampak luapan banjir.
“Padahal, bencana di Desa Ketambe terjadi sejak 7 Desember, sementara Desa Lawe Lak-Lak dan Lawe Penanggalan sudah terdampak sejak 3–4 Desember. Ada jeda waktu yang terlalu panjang antara kejadian dan respons,” sebutnya.
Selain itu, Sabaruddin juga menyoroti penggunaan anggaran penanganan bencana. Menurutnya, dana sebesar Rp 500 juta telah terserap dan disebut digunakan sebagai uang operasional atau ‘uang capek’ bagi tim gabungan BPBD, Dinas Sosial, Polri, dan TNI.
“Yang lebih ironis, dana itu habis sementara masyarakat masih terisolasi. Sisa anggaran pun hingga kini masih menunggu audit Inspektorat. Ini harus dibuka secara transparan,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, IPMAT menuntut Bupati Aceh Tenggara mencopot Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja mereka.
Lanjutnya, IPMAT meminta dilakukan pendataan ulang korban bencana secara komprehensif, serta meminta aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan mengusut dugaan penggelapan bantuan di BPBD dan Dinas Sosial Aceh Tenggara.
“Kami juga mendesak Bupati bersama Ketua DPRK Aceh Tenggara melakukan reparasi dan pemulihan terhadap masyarakat korban bencana secara adil dan bijaksana,” pungkas Sabaruddin.
Sementara itu, Ketua SAPMA PP Aceh Tenggara Dwiky Adifta Putra sangat mendukung aksi yang dilakukan oleh IPMAT Banda Aceh.
”Bergabungnya SAPMA PP dalam aksi yang dilakukan rekan-rekan IPMAT merupakan bentuk dukungan atas aksi tersebut,” katanya.
Dwiky menyampaikan, SAPMA PP ikut serta menjadi Relawan Pemuda Pancasila untuk korban bencana di Aceh Tenggara. Tiga hari pasca bencana terjadi, kami sudah mendirikan posko kemanusiaan di Kecamatan Ketambe untuk membantu masyarakat yang terkena bencana.
Namun, yang kita lihat sangat miris, tidak ada sama sekali sentuhan Dari BPBD Aceh Tenggara di desa simpur jaya, lawe kelabu dan rumah bundar. Menurutnya, 3 desa tersebut menjadi wilayah yang palih parah terdampak bencana.
”Sejatinya BPBD adalah instansi yang bergerak khusus untuk Penanggulangan Bencana. Seyogianya ketika bencana terjadi BPBD lah yang bergerak aktif membantu masyarakat, tetapi BPBD Aceh Tenggara hanya slow respon seakan-akan melupakan tupoksinya sebagai Badan Penanggulangan bencana,” ungkap Dwiky.
Dwiky menyebutkan, banyak relawan baik yang turun ke daerah bencana untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Aceh Tenggara untuk saling menguatkan menghadapi bencana ini, sangat disayangkan sikap BPBD yang tidak menunjukkan kinerja yang nyata.
Oleh karena itu, Kami IPMAT dan SAPMA PP meminta serta menuntut Bupati Aceh Tenggara untuk mencopot bawahannya yang tidak berkompeten dan tidak mampu memberikan kinerja nyata disaat masyarakat sedang kesusahan akibat bencana.
Dwiky mengungkapkan, melihat fakta di lapangan, kami sadar jajaran Pemkab Aceh Tenggara sudah bekerja keras dalam menghadapi situasi bencana ini.
”Jangan sampai akibat kinerja buruk yang dilakukan BPBD dan Dinsos Aceh Tenggara menjadi citra buruk yang disematkan masyarakat kepada seluruh jajaran Pemkab Aceh Tenggara,” pungkasnya. (JUN)
