 |
| Situasi saat pelantikan Dewan Pengurus Cabang FKDT. (Foto:Abas). |
BONDOWOSO, Radar-X.Net – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Bondowoso periode 2017-2022, resmi dilantik oleh Pengurus DPW FKDT Jawa Timur, di Lapangan Desa Sumber Sari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Sabtu (5/8/2017).
Hadir dalam acara, Bupati Bondowoso Amin Said Husni, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Wakil DPRD Bondowoso Irwan Bakhtiyar, Ketua Fraksi PKB Bondowoso Tohari, DPW FKDT Jatim, Kepala Kemenag Bondowoso Busthomi, Kapolsek Maesan Marsudi, serta para guru Madin Se-kabupaten Bondowoso.
DPC FKDT Bondowoso sendiri diketuai oleh Muhammad Hidayah dalam arahannya, DPW FKDT Jawa Timur, Satuhan Akbar mengatakan, bahwa kehadiran FKDT tersebut sebagai mitra dari pemerintah, khususnya Kemenag.
“FKDT ini mempunyai legalitas dari pusat sampai kabupaten/kota. Tujuan dibentuknya FKDT tersebut yakni, untuk membina Madrasah Diniyah (Madin) dan Pondok Pesantren supaya berperan aktif dalam peningkatan pendidikan agama, khususnya agama Islam,” ujarnya.
Ia berharap, pihaknya mendapat dukungan dari Pemkab Bondowoso, DPRD Bondowoso dan Kantor Kemenag Bondowoso dalam menjalankan program di FKDT.
Ust. Muhammad, biasa ia disapa, mengatakan, dihadapan Bupati Bondowoso dan Ketua DPRD Bondowoso bahwa, pentingnya dukungan serta perhatian pemerintah dalam membina FKDT ini. “Karenanya kita tidak bisa menjalankan program jika tidak didukung. Apalagi FKDT ini sifatnya untuk membina Madin. Kita berharap juga, jangan sampai Madin ini dimasuki paham-paham yang tidak benar,” harapnya.
Ia menjelaskan bahwa, FKDT Kabupaten Bondowoso menolak keras dengan adanya kebijakan mentri pendidikan dan kebudayaan adanya peraturan terkait waktu jam sekolah “Full Day School“, karna kebijakan tersebut secara tidak langsung telah menghapus adanya Madrasah Diniyah (Madin). Ia menghimbau kepada seluruh para Ustadz-ustadz dan para Kiyai-kiyai agar bersih kukuh untuk menolak kebijakan “Full Day School“.
Bupati Bondowoso Amin Said Husni, berharap kepada Dewan Perwakilan Cabang FKDT yang telah dilantik agar nantinya berdistribusi untuk pembangunan pendidikan Bondowoso dengan harapan terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran Bondowoso.
Menurutnya, dalam pengelolaan pendidikan keagamaan, terdapat lima aspek yang harus diperhatikan. “Aspek tersebut yakni, aspek legal atau peraturan, aspek institusi, aspek teknik operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Tentunya Kelima aspek ini tidak dapat berdiri sendiri untuk menghasilkan kualitas pendidikan agama yang diharapkan. Sebaliknya dibutuhkan keterpaduan antara satu dengan yang lainnya,” Ungkap Amin.
Pihaknya akan terus memperjuangkan agar para guru Madin dapat juga mendapatkan sertifikasi dan biasiswa perkuliyahan untuk jenjang S1, dengan harapan madrasah diniyah menjadi lebih eksis serta menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pemerintah kabupaten Bondowoso telah melakukan pengkajian melalui Dinas Pendidikan dan Kepala bagian Kesra, tentunya juga dengan kemntrian Agama Bondowoso untuk menjalin kemitraan antara sekolah-sekolah Negeri dengan madrasah-madrasah diniyah tanpa menerapkan “Full Day Shcool“ tanpa merubah tatanan dan aturan yang ada,” tegas Bupati.
Ia juga berharap nantinya Madrasah Diniyah (Madin) mampu menciptakan kader-kader Bangsa yang lebih baik agar kedamain dan keutuhan NKRI ini tetap terjaga dan kelak nantinya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan adil serta merakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, dalam sambutannya mengatakan bahwa, adanya Madrasah Diniyah merupakan Ujung tombak untuk menciptakan Bangsa ini berahqlak dan bermartabat sehingga akan tercipta kedamain dan kesejahteraan. Karna Madrasah diniyah (Madin) mendidik anak-anak kita dari berbagai bekal ilmu agama sehingga mampu dan bisa membedakan mana yang bathil dan mana yang haq.
Ia berjanji akan memperjuangkan Madrasah Diniyah (Madin) untuk meningkatkan bantuan pengalokasian dana APBD tiap tahunnya dengan harapan agar nantinya bisa menumbuhkan rasa saling memiliki antara Pemerintah dan Masyarakat bahwa Madrasah Diniyah (Madin) ini kewajiban kita bersama untuk menjaga adanya Madin agar tidak punah.
“Tentunya tetap melalui prosedur dan UU yang berlaku setiap Yayasan mempunyai Madin yang sudah terdaftar di Menkumham dan dapat ijin oprasional dikementrian agama minimal 3 tahun berjalan baru bisa mendapatkan Bansos, karena sudah terbukti bahwa adanya Madrasah Diniyah mampu mencetak generas-generasi Bangsa yang Berakhlaq dan menjadi pemimpin yang santun serta bermasyarakat.” Jelasnya.
Selain itu, Kepala Kantor Kementrian Agama Bondowoso, Busthomi mengatakan, kehadiran Madin bisa menjadi tambahan suplemen pelajaran agama yang diterima oleh anak-anak di sekolah.
“Kehadiran FKDT inipun salah satunya juga untuk mengurangi kenakalan remaja dan lebih memahami ajaran Agama Islam. Sayapun berharap FKDT bisa terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah.” Pintanya. (Abas)
