BATU BARA, RADAR -X.net – Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Batu Bara telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pembangunan Rumah Rice Miling Unit (RMU) dan Bed Drayer dan Pembagunan Lumbung Pangan serta Pembangunan Lantai jemur sebesar Rp. 501. 050.000:- Jumat (11/11)
Jika dilihat dari keterangan ke tiga Papan Plang Informasi, Proyek berasal dari sumber dana yang sama, Untuk pembangunan Rumah Rice Miling Unit (RMU) dan Bed Drayer Senilai 216.000.000:- Dengan Pelaksana Gapoktan Serasi, di Desa Mekar Mulio Kecamatan Sei Balai.
Sedangkan untuk Pembangunan Lumbung Pangan Anggaran senilai Rp. 285.000.000:- dan Pembangunan Lantai jemur senilai Rp. 50.000, Juta Rupiah.
Dari hasil konfirmasi awak media kepada kelompok tani bahwa khusus untuk anggaran membeli mesin bed dryer Anggaran tersebut di tarik oleh pihak dinas, senada apa yang di sampaikan Kabid disnakbun di salah satu warung kopi Kota Tanjung Tiram “benar bang untuk pembelian mesin bed dryer kami yang belanja,takut nanti mereka tak paham “pungkasnya
Dari ketiga Papan Plang proyek yang terpampang ada terdapat kejanggalan yang mana Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan mencatut nama salah satu institusi Kejaksaan Negeri Batu Bara.
Yang mana dibagian bawah Papan Plang Proyek Pihak Dinas menuliskan pengerjaan tersebut dengan kalimat “DI BAWAH PENGAWASAN KEJAKSAAN BATU BARA”
Saat di hubungi lewat sambungan WhatsApp (WA) Ridwan panggilan akrab sang kadis mengatakan “Kalau dalam pengawasan saya tidak tahu, tapi Distanbun sudah MoU dengan kejari Batu Bara tentang pendampingan. Kalau alat pengeringan dan bed drayer sudah ada petunjuk teknis dari kementerian pertanian bahwa pengadaan alat tsb dilakukan secara e katalog. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih”jelasnya
Terpisah pihak kejaksaan negeri Batu Bara melalui kepala seksi intelijen Doni Harahap S.H saat di konfirmasi dan di kirim gambar plang proyek yang mencatut nama kejaksaan Batu Bara beliau menjawab singkat “aku cek info dulu…”
Tak hanya itu awak media juga mencoba mengklarifikasi hal tersebut langsung kepada Doni Harahap di ruang kerjanya Selasa 08 November 2022, Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut, hingga saat ini pihak dari Dinas terkait tidak ada memberitahukan dan meminta izin.
(Ham)
