JEMBER, RADAR-X.net — Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Ginanjar menjadi sorotan tajam dalam polemik distribusi pupuk bersubsidi di Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Di tengah kebutuhan mendesak petani, Ginanjar justru belum memberikan tanda tangan pada surat kesepakatan perpindahan distribusi pupuk, sehingga distribusi pupuk terancam terhambat. Sikap bungkam dan tidak adanya alasan jelas memicu dugaan bahwa proses ini sengaja diulur.
Kamis (19/02).
Masalah ini bermula ketika lima kelompok tani di Desa Sukokerto diduga dipaksakan menjadi anggota kios UD Berkah Tani, sementara tiga kelompok tani lainnya secara tegas menolak dan memilih mempertahankan kios sebelumnya atau mencari alternatif lain. Namun, yang lebih mengejutkan, muncul dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat kesepakatan distribusi pupuk melalui kios UD Berkah Tani.
Ali Wafa, salah satu perwakilan kelompok tani, mengaku namanya tercantum dalam surat kesepakatan tersebut tanpa pernah memberikan persetujuan. Bahkan, menurutnya, nama anggota kelompok tani yang telah lama meninggal dunia juga tercantum sebagai penandatangan.
“Saya duga kepala desa terlalu memaksa masyarakat untuk mengambil pupuk ke kios UD Berkah Tani. Masak di surat kesepakatan ada tanda tangan saya, bahkan tanda tangan anggota kelompok tani kami yang sudah lama meninggal dunia juga ada. Tidak ada stempel kelompok, dan saat rapat kami sudah tegas menolak,” ungkap Ali Wafa.
Karena waktu distribusi pupuk bersubsidi sudah mendesak dan opsi mempertahankan kios lama atau membentuk kios baru dinilai terlambat, Ali Wafa bersama kelompok tani lainnya mengambil langkah darurat dengan mengalihkan distribusi pupuk ke kios milik Badar. Langkah tersebut, menurutnya, dilakukan atas saran langsung dari PPL Ginanjar.
“Kami disarankan oleh Ginanjar untuk membuat surat kesepakatan semua kelompok tani agar bisa mengambil pupuk ke kios milik Badar. Surat itu sudah selesai dan sudah kami serahkan,” jelasnya.
Namun, harapan petani kembali pupus ketika distributor pupuk menyatakan bahwa surat tersebut belum sah tanpa tanda tangan PPL Ginanjar. Hingga kini, Ginanjar belum menandatangani dokumen tersebut tanpa memberikan alasan.
“Distributor bilang harus ada tanda tangan Ginanjar. Tapi sampai sekarang belum juga ditandatangani. Padahal pupuk sangat dibutuhkan petani. Ada apa sebenarnya?” kata Wafa.
Situasi ini memunculkan dugaan serius di kalangan petani bahwa Ginanjar sengaja menghambat proses distribusi.
“Apa Ginanjar sengaja mengulur waktu dan bekerja sama dengan kepala desa?” tambahnya.
Upaya konfirmasi media ini kepada Ginanjar melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 811-356-*** tidak mendapat respons hingga berita ini diterbitkan. Sikap diam tersebut justru semakin memperkuat kecurigaan dan kekecewaan petani.
Akibat belum adanya tanda tangan tersebut, kelompok tani kini berada dalam posisi tidak pasti dan terancam tidak mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu. Kondisi ini berpotensi mengganggu musim tanam dan merugikan petani secara langsung.
Di sisi lain, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat kesepakatan sebelumnya juga menjadi persoalan serius yang belum mendapat penjelasan dari pihak terkait. Petani mendesak adanya transparansi dan tindakan tegas dari dinas pertanian maupun aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, PPL Ginanjar maupun pihak pemerintah desa belum memberikan klarifikasi resmi, sementara petani Desa Sukokerto terus menunggu kepastian atas hak mereka mendapatkan pupuk bersubsidi.
(Zen)
